JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo membuka kesempatan bagi Partai Persatuan Pembangunan  (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk bergabung dengan pemerintahannya. Jokowi mempersilakan kedua partai tersebut mengusulkan kader mereka sebagai calon menteri.

"Silakan ajukan usulan-usulan mengenai nama-nama menteri. Tapi ingat, keputusan itu tetap di hak prerogratif presiden," ujar Gubernur DKI Jakarta tersebut di rumah dinas gubernuran, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9) siang.

Jokowi menampik kebijakan itu sebagai praktik bagi-bagi kursi. Menurut Jokowi, belum tentu ia menjadikan kader kedua partai itu sebagai menteri. Hal itu karena Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla masih menggodok kriteria calon menteri untuk kabinet mendatang.

Jokowi mengatakan, jika kader yang diusulkan kedua partai tersebut cocok dengan kriteria yang diberikan Tim Transisi, maka mungkin saja ada menteri dari kedua parpol yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih tersebut.

Sebelumnya, Jokowi yakin bahwa PAN dan PPP akan merapat ke pemerintahannya. Salah satu indikatornya adalah kedatangan petinggi PAN dan PPP dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Semarang, Jawa Tengah.

"Kalau sudah hadir, kan berarti sinyal. Kalau hadir, kan, sudah ada tanda-tanda. Kalau mau dipersenin, ya, 80 persen lah," ujar Jokowi.

Politisi PPP yang hadir di Rakernas IV PDI-P tersebut adalah Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Emron Pangkapi. Adapun dari PAN diwakili oleh Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo dan Ketua Fraksi PAN di DPR Catur Sapto Edy. (Fabian Januarius Kuwado)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia