KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan BPK, Selasa (5/12) ini mulai menggelar Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keungan Negara Lainnya Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Dalam persiapan tersebut, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk selalu amanah dalam mengelola anggaran yang dipercayakan kepada mereka. Dalam menghadapi pemeriksaan BPK, jajarannya juga dia minta untuk tidak selalu fokus mengejar status atau opini wajar tanpa pengecualian saja, tapi juga mengejar pengelolaan anggaran yang benar untuk kepentingan rakyat. "Sebab WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban kita dalam menggunakan anggaran," katanya di Istana Bogor, Selasa (5/12). Selain wejangan tersebut, Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi dalam mengelola anggaran. Dia minta, setiap perencanaan, belanja dan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik. "Kalau sistem ini berjalan, saya meyakini semuanya menjadi transparan, mudah dipertanggungjawabkan, tidak ada ruang untuk bermain dengan APBN," katanya.
Jokowi: Predikat WTP bukan prestasi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan BPK, Selasa (5/12) ini mulai menggelar Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keungan Negara Lainnya Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Dalam persiapan tersebut, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk selalu amanah dalam mengelola anggaran yang dipercayakan kepada mereka. Dalam menghadapi pemeriksaan BPK, jajarannya juga dia minta untuk tidak selalu fokus mengejar status atau opini wajar tanpa pengecualian saja, tapi juga mengejar pengelolaan anggaran yang benar untuk kepentingan rakyat. "Sebab WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban kita dalam menggunakan anggaran," katanya di Istana Bogor, Selasa (5/12). Selain wejangan tersebut, Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi dalam mengelola anggaran. Dia minta, setiap perencanaan, belanja dan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik. "Kalau sistem ini berjalan, saya meyakini semuanya menjadi transparan, mudah dipertanggungjawabkan, tidak ada ruang untuk bermain dengan APBN," katanya.
