JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo pusing karena tumpang tindihnya peraturan di seluruh jenjang pemerintahan di Indonesia. Jokowi pun menyatakan komitmennya memangkas peraturan-peraturan yang dinilai tidak efisien. 

"Saya ndak tahu mulainya dari mana, PP-nya ada, keppres-nya ada, perpres-nya ada, turun lagi ke kementerian, kepmen-nya ada juga. Di daerah, perda-nya ada, pergub-nya juga ada, sampai ke perwali dan perbup juga ada. Coba, gimana ndak pusing itu? Kok bisa ya produksi aturan banyak sekali. Untuk apa?" ujar Jokowi pada acara peluncuran Roadmap Perekonomian Apindo di Ballroom Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (18/9) malam.

"Saya itu dari swasta, masuk ke pemerintah itu bingung. Harusnya, kualitas aturannya yang ditingkatkan. Bukannya mencipatkan begitu banyak aturan. Kami lagi milah-milah, mana yang harus dibatalkan, revisi, kita benahi," sambung Jokowi. 

Dengan peraturan yang sederhana tetapi tetap memiliki kekuatan hukum, Jokowi ingin mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Ia yakin bahwa penyederhanaan peraturan itu akan membuat pemerintahannya menjadi lebih lincah mewujudkan pembangunan. 

Lebih jauh, Jokowi mengatakan, untuk menyederhanakan peraturan itu, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla harus memiliki dukungan politik yang kuat di parlemen. Oleh sebab itu, kata Jokowi, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan seluruh kekuatan politik di parlemen demi mewujudkan hal itu.

"Sekarang mungkin masih belum kuat kita di parlemen, tapi sebentar lagi akan kuat. Ndak usah saya bocorkan di sinilah siapa (partai yang akan merapat ke Jokowi-JK)," ujarnya. (Fabian Januarius Kuwado)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto