JAKARTA. Pemerintah hari ini telah meluncurkan tiga program peningkatan kesejahteraan rakyat kepada masyarakat kurang mampu. Pada tahap awal pemerintah menyalurkan kepada 600 Kepala Keluarga pada lima kantor pos di Jakarta.

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Irfan Humaidi menyatakan, program yang terdiri dari Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia pintar (PIP), dan Program Indonesia Sehat (PIH) sudah disosialisasikan kepada masyarakat yang akan menerimanya.

Secara bertahap, pemerintah akan membagikan 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, yang terdiri dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu, sim card berisi uang berisi uang elektronik digunakan untuk mengakses PSKS, lalu Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai penanda penerima manfaat program Indonesia pintar dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai penanda penerima manfaat program Indonesia Sehat

Dalam peluncurannya, untuk tahap awal akan ada 600 kepala keluarga dapat KKS yang terdiri dari 235 KIP dan 2.775 KIS. Jumlah tersebut dibagi dalam lima lokasi kantor pos di Jakarta. "Kedepannya bukan hanya di Jakarta, tapi juga di 18 kabupaten kota lainnya," kata  Irfan di kantor pusat PT Pos Indonesia, Gedung Pos Ibukota, Jakarta, Senin (3/11). 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, program tersebut akan ditujukan untuk 1.289 juta masyarakat miskin dalam bertahap. Total anggaran yang disalurkan mencapai Rp 6,5 triliun dengan menggunakan anggaran Bantuan Sosial Kementerian Sosial.

Kartu Indonesia Sehat bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin terhadap kesehatan. KIS akan diberikan kepada anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga tidak menggeser Sistem JKN. 

"BPJS adalah penyelenggaranya, sedangkan JKN sistemnya. Semua satu kesatuan," jelas Khofifah. 

Sementera itu, program KKS, dibuat untuk meningkatkan kemanpuan masyarakat yang kurang mampu. Kedepannya, bantuan ini diusulkan dalam bentuk uang elektronik untuk menggerakkan usaha yang produktif. "Kira-kira setara dengan 24,5 juta penduduk Indonesia dan sebanyak 25% dari total penduduk itu terbawah," ucapnya. 

Di tempat yang sama, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah, Anies Baswedan menjelaskan, KIP pada fase pertama akan diterapkan pada 18 provinsi kabupaten kota, dengan sasaran 152.434 siswa. Ia memastikan jumlah tersebut akan bertambah. 

Sebab, jumlah sasaran siswa itu menggunakan data Bantuan Siswa Miskin (BSM). Anies bilang, kedepannya, siswa rentan miskin pun juga akan mendapat bantuan tersebut. "Data ini adalah data yang didapat TNP2K 2013. Pada fase pertama ini Program KIP akan menggunakan dta siswa miskin yang kemarin menerima Bantuan siswa miskin (BSM)," kata Anies.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa