KONTAN.CO.ID - BOGOR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dua hal yang perlu diperlukan dalam perpolitik yakni kedewasaan dan demokrasi.

"Pertama, kita harus terus membangun kedewasaan berpolitik, etika, tata krama dan keadaban berpolitik," ungkap Presiden dalam keterangan tertulisnya saat hadir Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat Tahun 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (10/3).

"Kedua, kita harus membuat demokrasi lebih dirasakan oleh rakyat yaitu demokrasi yang lebih mensejahterakan rakyat, lebih memakmurkan rakyat,” kata Kepala Negara," tambahnya.

Menurut Jokowi kontestasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) harus menjunjung tinggi etika dan keadaban serta harus saling menghargai dan saling menghormati. Dan tidak saling mencemooh, melainkan saling adu ide, adu program dan adu gagasan.

“Berbeda pendapat itu biasa tapi harus menjunjung tinggi adat ketimuran serta sopan dan santun. Persatuan dan persaudaraan harus selalu diutamakan. Dan kita para politikus harus memberikan tauladan kepada masyarakat luas dan generasi muda kita,” tuturnya.

Menurut Presiden, demokrasi juga harus melahirkan watak keberpihakan terhadap rakyat, demokrasi harus diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan efisiensi. Selain itu, demokrasi harus mendukung inovasi kebijakan bagi lompatan pembangunan nasional.

Semuanya itu dilaksanakan agar demokrasi dapat memenangkan kompetisi global, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak keluarga besar Partai Demokrat untuk bersama-sama kami menjalankan agenda bersama tersebut,” kata Presiden di akhir sambutannya.

Dalam acara yang dihadiri oleh Presiden RI keenam yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono serta keluarga besar Partai Demokrat. Juga tampak hadir Wakil Presiden ke-11 Boediono, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto