KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Asosiasi pengusaha ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan, lebih baik Jokowi memberhentikan menteri daripada melarang menteri mengeluarkan kebijakan strategis.

Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta menilai pelarangan menteri untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis di sisa masa jabatannya pada periode pertama karena khawatir terdapat menteri yang mengambil keuntungan dalam menerbitkan suatu kebijakan.

Baca Juga: Jokowi larang menteri ambil keputusan strategis, begini respons Apindo

Perlindungan Data Nasabah Jadi Kunci Utama Kebijakan Keamanan Krom Bank

"Kalau ini tidak ada pemikiran begitu untuk apa Presiden melakukan (pelarangan) itu," ujar Tutum ketika dihubungi, Selasa (6/8).

Tutum meminta agar Presiden Joko Widodo lebih baik mengganti menteri yang dinilai kurang berkinerja baik dalam menerbitkan kebijakan saat ini juga. Ketimbang melarang menteri mengeluarkan kebijakan strategis sampai masa jabatan periode pertama selesai.

"Kalau pak Presiden tidak percaya terhadap bawahannya sekarang saja diganti, untuk apa ada menteri tidak boleh keluarkan kebijakan," ucap dia.

Menurut dia, adanya pelarangan mengeluarkan kebijakan strategis di sisa periode pemerintahan jelas akan berdampak terhadap perekonomian.

Lebih lanjut, Tutum meminta agar Presiden Joko Widodo memperbaiki kinerja ekonomi di periode kedua pemerintahannya. "Yang dibutuhkan adalah koordinasi antar kementerian sehingga membuat kemajuan ini tidak terganggu," ucap dia.

Baca Juga: Listrik padam, PLN pastikan beri kompensasi dan investigasi penyebabnya