KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sebanyak 738.000 ton garam rakyat tak terserap hingga 22 September 2020.

Jokowi minta agar masalah tersebut dapat dicari jalan keluarnya mengingat telah memahami permasalahan yang ada. Sehingga garam rakyat bisa segera terserap ke industri. "Ini agar dipikirkan solusinya hingga rakyat, garamnya bisa terbeli," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas secara virtual di Istana Merdeka, Senin (5/10).

Dua permasalahan dinilai menjadi hambatan utama tidak terserapnya garam rakyat. Pertama berkaitan dengan rendahnya kualitas garam rakyat yang tak sesuai dengan kebutuhan industri.

Rata-rata industri membutuhkan garam dengan kandungan NaCl sebesar 97%. Hal tersebut dinilai masih belum dipenuhi oleh garam hasil petambak Indonesia.

Baca Juga: Jokowi tegaskan kebijakan investasi pertahanan di Hari TNI

Selain masalah kuakitas, kuantitas hasil garam rakyat juga dinilai masih belum mencukupi kebutuhan. Jokowi bilang masalah tersebut selalu diselesaikan dengan cara impor. "Masih rendahnya produksi garam nasional kita sehingga kemudian cari yang paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu gitu terus dan enggak pernah ada penyelesaian," terang Jokowi.

Jokowi menJelaskan pada tahun ini alokasi impor untuk garam industri masih sebesar 2,9 juta ton. Hal itu melihat angka kebutuhan tahun 2020 4 juta ton sedangkan produksi sebesar 2 juta ton.

Oleh karena itu perlu ada pembenahan secara besar dari hulu hingga hilir. Pada sektor hulu, integrasi dan ekstensifikasi lahan tambak garam harus dilakukan. "Percepat integrasi antara ekstensifikasi lahan garam rakyat yang ada di 10 provinsi produsen garam," jelas Jokowi.

Selain itu kebutuhan pasca panen pun harus disiapkan untuk meningkatkan kualitas garam. Pengguna inovasi dan teknologi penting untuk mencapai kualitas yang sesuai dengan standar kebutuhan industri.

Selanjutnya: Tujuh bulan penanganan Covid-19, Jokowi: Saya ingin menteri kerja lebih baik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .