JAKARTA. Presiden Joko Widodo mengaku sudah mendapat laporan dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait penundaan kerja sama militer TNI dan Australia Defence Force (ADF).

Jokowi menyetujui putusan tersebut sampai masalah yang ada bisa diselesaikan secara tuntas oleh kedua belah pihak.

"Ini masalahnya biar di-clearkan dulu. Karena juga masalah, itu meskipun di tingkat operasional, tapi ini masalah prinsip," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (5/11).

Sebelumnya, Menhan mengakui penundaan kerja sama karena adanya oknum militer di Australia yang mengina dan melecehkan Indonesia dan Pancasila. Menhan menyebut oknum tersebut sudah diberi sanksi oleh ADF.

"Saat ini masalah itu, saya sudah perintahkan untuk ditangani oleh Menhan dan Panglima TNI. Saya kira hubungan kita dengan Australia masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Hanya mungkin di tingkat operasional ini masih perlu disampaikan agar situasinya tidak panas," tambah Jokowi.

Yang pasti, lanjut Jokowi, Indonesia dan Australia sudah sepakat untuk saling menghormati, saling menghargai dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.

Menteri Pertahanan Australia Marise Payne menegaskan akan menangani secara serius temuan materi pelajaran pada fasilitas pelatihan bahasa Angkatan Darat Australia, yang diduga menghina TNI.

“Kepala Angkatan Pertahanan Australia, Air Chief Marshal Mark Binskin, telah melayangkan surat kepada mitranya dari Indonesia, Jenderal Gatot Nurmantyo, bahwa persoalan ini akan ditangani secara serius dan kami akan menginvestigasi masalah yang mengemuka,” kata Payne dalam pernyataan resmi yang diunggah pada laman Kementerian Pertahanan Australia, www.minister.defence.gov.au, Rabu (4/1). (Ihsanuddin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia