KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/7). Jokowi menyebut rapat soal pemanfaatan sampah menjadi energi listrik ini sudah beberapa kali dibawa ke Istana, tetapi belum ada kemajuan berarti. Ia pun menyesalkan hal itu. "Rapat terbatas mengenai sampah ini sudah kita lakukan seingat saya sudah 6 kali, sejak saya jadi wali kota. Saya ngomong apa adanya. Urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan," kata Jokowi saat membuka rapat.
"Saat jadi gubernur juga sama, tetapi sampai sekarang, sampai hari ini saya belum mendengar ada progres yang sudah nyala dan jadi," ucap mantan Wali Kota Solo dan mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Jokowi pun bertanya kepada para menteri serta kepala daerah yang hadir, apa sebenarnya permasalahan yang menghambat pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah ini. "Kita langsung saja menuju ke masalah saja. Jadi masalahnya apa? Ada yang menyampaikan PLN-nya pak yang lamban. PLN ada? Tinggal nanti langsung saya perintah. Ada yang menyampaikan di ESDM nya belum beres. Menterinya ada? Sudah, kita selesaikan sore hari ini," kata dia. Jokowi menegaskan, yang menjadi masalah utama bukan persoalan listrik, melainkan urusan pengelolaan sampah. Belum selesai urusan sampah di darat, pemerintah harus menyelesaikan masalah sampah di laut. "Ini juga menjadi masalah dunia bukan hanya kita. Dan kita ini berada pada posisi yang di nomor, mengenai sampah, nomor dua. Saya ingin betul-betul ada sebuah solusi sore hari ini," kata Jokowi. "Problemnya ada di mana, langsung dan waktu saya berikan kepada wali kota, gubernur, bupati yang hadir. Langsung to the point saja masalahnya ini. Enggak usah cerita terlalu panjang," kata dia lagi. Rapat terbatas ini dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Nasir, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.
