JAKARTA.  Usai bertemu dengan Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan, Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap tindakan harus berlandaskan hukum yang ada.

"Sebagai negara hukum, semua harus berjalan berdasarkan atas hukum bukan atas dasar pemaksaan kehendak, apalagi dengan menggunakan kekuatan massa," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11).

"Hukum harus menjadi Panglima di negara kita," tegas Presiden Jokowi.

Jokowi mengatakan, setiap saat masyarakat Indonesia akan diperhadapkan dengan kemajemukan dan keragaman, baik suku, ras maupun agama. "Karena kita adalah bangsa yang majemuk, yang akan terus menghadapi perbedaan perbedaan yang ada," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Presiden Jokowi, satu-satunya cara untuk merawat kerukunan dari keragaman yang ada di tengah masyarakat yakni dengan menempatkan hukum sebagai pegangan.

"Solusinya adalah kembali kepada konsep negara hukum, pegangan kita adalah apa yang tercantum dalam konstitusi bahwa negara kita Indonesia adalah negara hukum," ujar Presiden Jokowi. (Imanuel Nicolas Manafe)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini