JAKARTA. Presiden Joko Widodo masih mendapatkan laporan negatif soal tingkah laku menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara. Laporan negatif itu mulai dari penggunaan sirine yang berisik di jalan raya hingga membawa banyak ajudan dan staf saat kunjungan kerja ke daerah lain.

"Presiden cerita, ia masih suka dapat informasi kalau ada menteri pakai voorijder, sirinenya berlebihan," ujar Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki di Kompleks Istana Negara pada Rabu (30/11). "Pas ke daerah juga disambut, bawa ajudan banyak, fasilitas mewah," imbuhnya.

Teten mengatakan, saat rapat terbatas di Kantor Presiden pada 2 November lalu, Presiden sempat mengungkapkan hal itu di depan para menteri. Presiden mengingatkan agar menteri jadi teladan bagi masyarakat. "Sampai ke hal-hal kecil, Presiden ingatkan jangan membuat kemacetan, kebisingan," ujar Teten.

Fundamental Tetap Kuat, Pasar Respons Positif Saham BBCA

Selain itu, lanjut Teten, Presiden juga masih sering dapat informasi tentang ada kelompok yang mengatasnamakan relawan atau staf Istana untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Teten mengakui, Presiden bukan hanya sekali atau dua kali mengingatkan hal itu. Tidak hanya saat ratas, pesan itu juga pernah disampaikan melalui akun media sosialnya. "Karena beliau punya komitmen luar biasa dalam menyiapkan pemerintahan yang bersih. Seluruh jajaran kabinet pun punya tanggung jawab untuk melakukan hal itu," bebernya.

Presiden Joko Widodo memberikan arahan terkait perilaku menteri dan kepala lembaga negara melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-693/Seskab/DKK/11/2016 tertanggal 29 November 2016. Berikut bunyi surat yang berisi arahan Presiden:

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Presiden dalam sidang Kabinet paripurna tanggal 2 November 2016, memberikan arahan kepada Menteri atau pejabat sebagai berikut:

1. Tidak menerima pihak-pihak yang memperkenalkan diri sebagai saudara, keluarga, atau teman dari Presiden atau mengatasnamakan Presiden, kecuali Presiden sendiri yang menyampaikan pesan kepada Menteri atau pejabat yang bersangkutan.

2. Menteri atau pejabat harus selektif dalam melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke luar negeri dan fokus pada hal-hal yang penting, tidak membeli barang-barang mewah di negara yang dikunjungi, dan jangan terlalu banyak membawa rombongan

3. Menteri atau pejabat yang melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke daerah tidak perlu disambut secara berlebihan yang dapat membebani pejabat di daerah yang dikunjungi.

4. Menteri atau pejabat yang melaksanakan tugas atau kunjungan kerja tidak menggunakan patroli pengawalan yang panjang dan sirine yang berlebihan, yang dapat mengganggu masyarakat pengguna lalu lintas lainnya.

5. Menyampaikan kepada pasangan (istri/suami) untuk tidak menerima pemberian/cindera mata dari pejabat atau pihak-pihak di negara/daerah yang dikunjungi untuk menghindari potensi persoalan gratifikasi dan tidak membebani pejabat di negara/daerah yang dikunjungi.

Arahan Presiden tersebut agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

(Fabian Januarius Kuwado)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News