JAKARTA. Pemerintah saat ini tengah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Salah satu poin penting yang dibahas yakni mengenai pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM). Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menilai nilai subsidi harus dikurangi secara bertahap. Sebab, subsidi BBM menurutnya dianggap membebani anggaran negara. "Saya kira dalam empat tahun subsidi harus dikurangi bertahap, hingga habis," ujar Jokowi, Rabu (30/4) di Jakarta. Jokowi menilai subsidi BBM selalu memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Sehingga menimbulkan guncangan ekonomi maupun sosial. Meski demikian, subsidi tidak bisa dihapus seketika. Hanya saja, pemberian subsidi selama empat tahun itu harus diberikan kepada yang berhak. Misalnya saja subsidi harus diberikan kepada kalangan petani, nelayan. Kelompok masyarakat itu dinilai masih membutuhkan subsidi. Hal itu disampaikan Jokowi di sela-sela acara pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2014.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Jokowi: Subsidi BBM harus dihapus dalam 4 tahun
JAKARTA. Pemerintah saat ini tengah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Salah satu poin penting yang dibahas yakni mengenai pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM). Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menilai nilai subsidi harus dikurangi secara bertahap. Sebab, subsidi BBM menurutnya dianggap membebani anggaran negara. "Saya kira dalam empat tahun subsidi harus dikurangi bertahap, hingga habis," ujar Jokowi, Rabu (30/4) di Jakarta. Jokowi menilai subsidi BBM selalu memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Sehingga menimbulkan guncangan ekonomi maupun sosial. Meski demikian, subsidi tidak bisa dihapus seketika. Hanya saja, pemberian subsidi selama empat tahun itu harus diberikan kepada yang berhak. Misalnya saja subsidi harus diberikan kepada kalangan petani, nelayan. Kelompok masyarakat itu dinilai masih membutuhkan subsidi. Hal itu disampaikan Jokowi di sela-sela acara pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2014.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
