JAKARTA. Presiden Joko Widodo menyerahkan seluruh keputusan kelanjutan proyek monorel oleh PT Jakarta Monorail kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ia pun tak mempermasalahkan keputusan Basuki jika akhirnya proyek itu dibatalkan di tengah jalan.  

"Kalau memang dalam kalkulasi, (kajian PT JM) tidak masuk (akal) bagaimana? Mau dipaksakan dengan cara apa? Enggak boleh dong (dipaksakan). Semua harus pakai kalkulasi dan harus feasible (layak)," kata Jokowi, di Balaikota, Jumat (9/1).  

Sebelumnya Gubernur Basuki mengaku telah melaporkan permasalahan monorel oleh PT JM kepada Jokowi. Basuki mengatakan telah mendapat nasihat dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk tidak membangun depo monorel di atas tempat penampungan air. 

Menurut Basuki, PT JM ingin membangun depo monorel di atas Waduk Setiabudi. Ia kesal karena pembangunan depo monorel di atas waduk dapat menyebabkan waduk jebol dan banjir. Menanggapi hal itu, Jokowi meminta Pemprov DKI untuk mengkaji lebih detail pembangunan depo monorel. Jangan sampai proyek itu merugikan banyak pihak. 

"Perhitungannya harus masuk. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Kalau saya tidak tahu kalkulasi terakhirnya seperti apa," kata mantan Gubernur DKI itu.

Pada 16 Oktober 2013 lalu, Jokowi memimpin groundbreaking pembangunan monorel oleh PT JM di depan Hotel Four Season Kuningan Jakarta Selatan. Namun hingga kini, proyek itu mangkrak. Tidak ada pekerja sama sekali yang bekerja di proyek tersebut. 

Saat ini, proyek itu hanya dipenuhi oleh tanah, pasir, dan sebuah alat berat yang tidak pernah difungsikan. Seng-seng tinggi monorel PT JM menutupi proyek mangkrak tersebut. 

Menanggapi itu, Jokowi mengaku memberi keleluasaan kepada pihak swasta untuk memperbanyak moda transportasi massal di Jakarta. Hal itu sebagai upaya pemerintah dalam meminimalisir kemacetan ibu kota. 

"Monorel, MRT, LRT, transjakarta, semua moda transportasi itu diperlukan Jakarta. Karena di Jakarta ini ada sebanyak 10 juta jiwa dan kanan-kiri daerah penyangga itu dipenuhi 28 juta jiwa. Makanya angkutan massal itu sangat diperlukan," kata Jokowi. (Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto