JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal ditolaknya sebagian dana Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Termasuk di dalamnya, rencana pemberian PMN untuk PT Bank Mandiri.

Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya memangkas anggaran PMN untuk BUMN yang bukan prioritas. "Memang konsentrasi yang saya sampaikan, konsentrasi berada pada BUMN infrastruktur," ujar Jokowi, Kamis (12/2) di Jakarta.

Beberapa BUMN infrastruktur yang dimaksud Jokowi diantaranya PT Pelindo, PT Angkasa Pura, PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya, kemudian PT Kereta Api Indonesia (KAI). Bahkan, Jokowi mengaku selalu mengikuti perkembangan pembahasan mengenai PMN ini di DPR, melalui menteri-menterinya.

Sebelumnya, telah diberitakan Komisi VI DPR RI hanya akhirnya menyetujui pemberian PMN kepada BUMN sebesar Rp 37,27 triliun. Padahal, pemerintah telah mengusulkan PNM sebesar Rp 48,01 triliun.

DPR hanya menyepakati pemberian PMN kepada 27 BUMN dari 35 BUMN yang diusulkan. Adapun tiga perusahaan yang ditolak usulan PMN-nya, yaitu PT Djakarta Lloyd dengan usulan PMN sebesar Rp 350 miliar, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dengan usulan sebesar Rp 280 miliar, dan PT Bank Mandiri Tbk dengan usulan sebesar Rp 5,6 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie