JAKARTA. Berlarut-larutnya pengumuman kabinet dari presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla, dinilai mencerminkan adanya tarik-menarik kepentingan yang kuat. Angga S Yusuf dari Front Nasional Marhaenis menyiratkan, tarik menarik kepentingan terjadi antara niat Jokowi untuk membentuk kabinet pemerintahan yang bersih dan kepentingan lain yang beraroma politis.

"Menurut KPK ada 15 calon menteri yang berpotensi tersangkut kasus. Dari 15 nama calon menteri yang bermasalah, ada delapan nama yang memiliki rapor merah. Dalam konteks ini, langkah Jokowi menyerahkan nama-nama calon menteri ke KPK patut didukung sepenuhnya. Tetapi di sisi lain, publik melihat adanya kekuatan besar yang ingin mengadang upaya Jokowi untuk membentuk kabinet kerja yang bersih, kompeten, dan berintegritas tinggi. Jokowi tampak sendirian dalam hal ini," katanya, dalam keterangan yang diterima Sabtu (25/10/2014).

Pemberian nama-nama calon menteri ke KPK dan PPATK untuk ditelusuri rekam jejaknya, kata Angga, menunjukkan salah satu komitmen Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi dan menegakkan Trisakti. Janji akan melaksanakan ajaran Trisakti yang dituangkan dalam visi-misi dan NawaCita itu, kata Angga, disampaikan langsung oleh Jokowi-JK saat kampanye pilpres 2014 lalu.

"Tentu janji itu akan ditagih oleh rakyat. Karena janji, bukan sekadar slogan kampanye, melainkan sebuah ikrar yang harus ditepati. Namun, janji ingin melaksanakan Trisakti itu kini seolah jauh panggang dari api. Dinamika penyusunan Kabinet terasa sangat transaksional," ujarnya.

Angga menyebutkan, Jokowi dikepung berbagai kelompok kepentingan yang ingin menggagalkan ajaran Trisakti. Karena itu, Angga menyebut keluarga besar Front Nasional Marhaenis yang menjadi pewaris ajaran Trisakti menyampaikan sikap mendukung sekaligus menggugat pemerintahan Jokowi-JK untuk konsisten melaksanakan ajaran Trisakti sesuai janjinya.

"Bagi kami, yang harus dilakukan Jokowi-JK tidak hanya membentuk kabinet yang bersih dari korupsi, tetapi kabinet Jokowi-JK harus bersih dari campur tangan asing dan anasir-anasir neoliberalisme," lanjutnya.

Selain itu juga, Angga menyatakan pihaknya juga mendukung penuh hak prerogatif presiden untuk memilih calon menteri yang memahami secara benar ajaran Trisakti agar cita-cita untuk mewujudkan Trisakti dapat terwujud. Soal itu, Angga menyarankan agar Jokowi bisa menyingkirkan nama calon menteri yang cenderung berpolemik jika dipilih menjabat.

"Mendukung sepenuhnya upaya Presiden Jokowi untuk menyingkirkan nama-nama calon menteri yang potensial menimbulkan polemik seperti Rini Soemarno dan calon menteri lainnya yang memiliki rapor merah," kata Angga. (wahyu Aji)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto