KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tahun ini minimal 20 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital. Target tersebut ditingkatkan kembali menjadi 24 juta di tahun depan dan 30 juta di tahun 2024.

"Saya titip agar bisa dipastikan jumlah UMKM kita yang onboarding digital yang masuk ke marketplace yang masuk ke platform digital tahun 2022 ini harus mencapai target 20 juta minimal 20 juta," kata Jokowi dalam Rakornas Tranformasi Digital dan Pendataan Lengkap KUMKM tahun 2022, Senin (28/3).

Selain UMKM, Ia juga mengarahkan agar jumlah koperasi modern berbasis digital terus ditingkatkan. Di mana pada tahun ini 250 koperasi ditargetkan naik menjadi 400 koperasi modern berbasis digital di tahun 2023.

Hingga pada tahun 2024 ditargetkan naik kembali di angka 500 koperasi modern berbasis digital. Kemudian target satu juta UMKM onboarding ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diminta harus dapat terlaksana secara tuntas di tahun ini.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Targetkan 30 Juta UMKM Go Digital pada 2030

"Ini penting sekali. Jangan sampai kemarin sudah saya sampaikan kepada Gubernur, Bupati, Walikota dan Menteri, Dirut BUMN bahwa anggaran APBN anggaran APBD anggaran di semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri utamanya yang diproduksi oleh UMKM kita," tegas Jokowi.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan, transformasi digital menjadi keniscayaan untuk bertahan bangkit tumbuh sampai dengan memenangkan persaingan di tengah pandemi Covid-19.

Tahun 2020 jumlah UMKM digital di Indonesia hanya 8 juta. Namun per hari ini, Teten mengungkapkan ada 17,59 juta UMKM telah hadir dalam platform digital atau e-commerce. "Ini 27% dari total populasi UMKM atau 58% dari target 30 juta UMKM onboarding di ekosistem digital," kata Teten.

Teten menjelaskan, transformasi digital bukan semata menghadirkan UMKM dalam platform digital. Transformasi digital tidak hanya dari aspek pemasaran saja melainkan juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir.

Melalui pendekatan digital Kementerian Koperasi dan UKM optimis target yang diberikan Presiden agar 30 juta UMKM masuk ekosistem digital di 2024 dapat tercapai. Sehingga dengan langkah tersebut dapat dilakukan optimasi potensi ekonomi digital Indonesia. Selain itu, Teten optimis target optimalisasi satu juta UMKM onboarding dalam platform pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat tercapai

Dalam Rakornas kali ini dibuat tiga working grup, yang mana pada working group satu akan membahas penyusunan peta jalan 30 juta UMKM transformasi digital. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah memastikan potensi ekonomi digital sebesar Rp 4.531 triliun di tahun 2020 dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelaku koperasi dan UMKM dan masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Riset Tunjukkan Pinjaman dari Investree Dukung Keberlangsungan UMKM Saat Pandemi

Selain transformasi digital UMKM, dalam Rakornas tersebut juga akan mengeksplorasi hadirnya koperasi dan UMKM (KUMKM) masa depan dan mengoptimalkan teknologi digital pada working group dua. Dalam working group dua tersebut akan memetakan dan mempersiapkan peran arah perkembangan teknologi digital bagi koperasi dan UMKM.

"Working group 2 ini mengulas mulai dari disrupsi pandemi, potensi bonus demografi dan gelombang demi gelombang, disrupsi digital yang hari ini telah mencapai fase ketiga ditandai dengan hadirnya web 3.0 termasuk pemanfaatan teknologi web 3.0 meliputi teknologi berbasis blockchain, decentralized finance, NFT dan lain-lain," paparnya.

Pemerintah ingin memastikan koperasi dan UMKM dapat memanfaatkan sepenuhnya teknologi tersebut. Adapun di sisi lain dilakukan penyiapan kewirausahaan berbasis teknologi digital dan kreativitas yang akan didominasi para pemuda ya milenial juga menjadi aspek utama pembahasan.

"Dalam grup ini, khususnya berkenaan dengan penyiapan menghadapi perubahan landscape lapangan pekerjaan yang telah berubah secara signifikan," ujarnya.

Kemudian working grup tiga akan membahas strategi lintas stakeholder untuk pendataan lengkap koperasi dan UMKM Indonesia. Diantaranya pemetaan peran pemerintah pusat dan daerah serta seluruh stakeholder dalam membangun basis data tunggal koperasi dan UMKM. Serta optimalisasi peran wali data di tingkat provinsi kabupaten atau kota dalam mengisi serta memperbarui data koperasi dan UMKM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .