KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah serius dalam masalah pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia (RI). Masalah ini, menurut Jokowi telah dibahas di internal pemerintah sejak tiga tahun yang lalu.

“Kemudian 1,5 tahun yang lalu, kami minta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sisi sosial politik, dan juga dari sisi lingkungan,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Buka Puasa Bersama dengan pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5) dikutip dari laman Setkab.

Jokowi yang dalam kesempatan itu didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, bahwa Pulau Jawa ini sudah dihuni oleh 57 % dari total penduduk Indonesia atau kurang lebih 149 juta orang.

Kartu Debit KB Bank Catat Pertumbuhan Transaksi Tertinggi di Jaringan ATM Bersama

Padahal di pulau-pulau yang lain, misalnya di Sumatera, lanjut Presiden, dihuni 21 %, kemudian di Pulau Kalimantan baru dihuni oleh 6 % dan pulau-pulau yang lain misalnya di Sulawesi baru 7 %, Papua dan Maluku kurang lebih baru 2-3 %.

“Oleh sebab itu, kami nantinya akan tindak lanjuti konsultasi ini, tentu saja dengan lembaga-lembaga negara yang terkait dengan ini baik dari sisi hukum maupun politisnya,” ujarnya.

Jokowi menekankan, bahwa dari sisi lingkungan terutama yang berkaitan dengan kebencanaan, memang Jakarta berada di dalam ring of fire dan juga banjir yang kita sudah berusaha penuh untuk menyelesaikan ini.

Dan yang kedua, juga dari sisi tersedianya air bersih. “Saya kira ke depan ini akan menjadi sebuah persoalan besar apa bila kita tidak segera memikirkan langkah-langkah dalam hal penyediaan air ini,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Jokowi menegaskan, pemindahan ibu kota ini akan segera diputuskan. Namun demikian, Jokowi berjanji akan mengonsultasikan tahapan-tahapan besar (pemindahan ibu kota) itu dengan lembaga-lembaga terkait.

Tiga alternatif

Menurut Jokowi, saat ini ada tiga alternatif daerah yang sudah disiapkan lahannya. Ada yang 80.000 hektare, 120.000 hektare (ha) dan ada juga yang 300.000 ha yang telah disediakan meskipun belum diputuskan yang mana yang ingin dipakai.

“Seperti yang kita ketahui, di Jakarta ini ada 66.000 ha, sehingga apa yang sudah tersedia ini saya kira lebih dari cukup kalau hanya untuk dipakai ibu kota pemerintahan. Artinya, ini tinggal memutuskan,” tegasnya.

Sedang yang menyangkut biaya atau anggaran, menurut Presiden, Menteri Keuangan sudah menyampaikan, karena hitungan dari Menteri PUPR, kalau angka seperti itu tidak ada masalah asal tidak dikerjakan satu tahun. Artinya, juga anggaran kita siap untuk menjalankan keputusan ini.

Tetapi Presiden mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan, agar masalah anggaran ini tidak membebani APBN. “Akan kita cari sebuah scheme khusus sehingga nantinya ibu kota jadi tetapi APBN tidak terbebani,” ucapnya.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Agus Hermanto, dan Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar.

Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Ekuin Darmin Nasution, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News