KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2021 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8), di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta menekankan pentingnya efektivitas lifting dan efisiensi biaya operasi sektor minyak dan gas bumi (migas).

Jokowi menilai langkah tersebut bakal berdampak pada optimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Langkah untuk mengoptimalkan PNBP antara lain dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan, inovasi layanan, perluasan objek audit bersama, perencanaan lifting migas yang efektif, serta efisiensi biaya operasi migas," kata Presiden Jokowi, dikutip dari situs Ditjen Migas Kementerian ESDM, Sabtu (15/8).

Baca Juga: Ini strategi pemerintah untuk mencapai penerimaan negara Rp 1.776,4 triliun di 2021

Jokowi melanjutkan, di saat bersamaan perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP juga terus diperkuat dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi.

Asal tahu saja, dalam pendanaan kegiatan pembangunan di tahun 2021, akan didukung sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp 1.776,4 triliun, yang utamanya dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 293,5 triliun.

Masih menurut Jokowi, pemerintah mengharapkan peningkatan investasi dan daya saing nasional lewat pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur.

Adapun, rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, serta mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi.

Tak hanya itu, kebijakan APBN 2021 juga bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital dan pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

Editor: Yudho Winarto