KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan sudah ada beberapa menteri yang mengajukan diri menjadi calon legisatif (caleg) di Pemilu 2019. Atas hal itu pun Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah memberi izin kepada menteri terkait.

"Kenapa kemudian ini oleh Presiden diberi izin? Karena memang beberapa menteri akan menjadi pengumpul suara bagi partai bersangkutan," ungkapnya, Selasa (17/7).

Misalnya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang diajukan sebagai caleg di Dapil Solo oleh PDI Perjuangan. "Suara Mba Puan pada waktu Pileg yang lalu itu hampir 400,000 artinya, kan dua kursi sendiri, sehingga kalau tidak maju suara itu akan sangat disayangkan," tambahnya.

Presiden pun, lanjut Pram, telah memberikan arahan kepada siapa pun menteri yang akan maju nyaleg untuk tetap memprioritaskan tugas utamanya sebagai menteri. Serta diizinkan untuk sosialisasi di dapil masing-masing pada Sabtu Minggu.

Dengan begitu diharapkan hal tersebut tidak akan mempengaruhi kerja yang bersangkutan. "Kenapa menteri itu Sabtu Minggu cukup? karena misalnya Sabtu Minggu lalu Seninnya bekerja seperti biasa karena mereka kan kebanyakan sudah dikenal di dapilnya. Spalagi yang maju ini sebelumnya pernah maju di periode sebelumnya bahkan ada yang sudah dua kali tiga kali," jelas Pram.

Sekadar tahu saja, selain Puan menteri yang akan maju sebagai caleg adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laolly. Keduanya sama-sama diusung oleh PDI Perjuangan.

Kendati begitu, Pram bilang ada beberapa menteri yang tidak mendapatkan izin dari partainya untuk nyaleg. Salah satunya yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo dari Partai Nasdem.

"Saya sendiri (dari PDIP) karena memang tugas sehari-hari tidak memungkinkan untuk ditinggalkan karena memang kan sebagai Seskab melekat dengan Presiden," katanya.

Sementara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan juga merupakan portofolio yang susah untuk ditinggalkan. "Tapi beberapa menteri yang lain kebetulan kalau tidak salah dari PKB itu ada tiga, lalu Nasdem tidak ada, lalu PPP antara iya dan tidak karena pak Menteri Agama sedang konsentrasi untuk haji," ujar Pram.

Pihaknya pun memastikan tidak ada perombakan kabinet meski ada menteri yang nyaleg. Sebab, secara aturannya sendiri, menteri terkait diperbolehkan untuk cuti. Sehingga, Pram mengimbau kepada para menteri yang akan nyaleg pun untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.

"Selama dia cuti ya diperlakukan seperti caleg biasa, tetapi begitu nanti kembali dari cutinya akan menjabat sebagai menteri biasa," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto