KONTAN.CO.ID - SEMARANG. Indonesia masih akan melarang ekspor bahan mentah. Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia tidak takut dimusuhi negara lain karena kebijakan ini. "Alihkan jadi ekspor barang jadi atau setengah jadi. Meskipun risikonya kita dimusuhi banyak negara lain," kata Jokowi dalam Rakernas Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2/2023).
Kebijakan ini, kata Jokowi, merupakan upaya mewujudkan Indonesia menjadi bangsa besar dan maju dengan mengelola sumber daya alam yang melimpah secara optimal. Rakornas PAN yang digelar di Hotel Padma Semarang, Minggu (26/2/2023) itu juga dihadiri, para menteri Kabinet Indonesia Maju, kader dan petinggi PAN, serta ribuan kader dan sejumlah kepala daerah. Jokowi mencontohkan, saat menghentikan ekspor nikel pada 2020, pemerintah Indonesia digugat Uni Eropa dan kalah. Meski begitu, Indonesia tak bergeming dan terus menggulirkan kebijakan larangan ekspor nikel.
Baca Juga: Harga Nikel Bakal Naik Lebih Tinggi Jika Filipina Terapkan Pajak Ekspor "Kalau kita kalah, ragu, dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapan pun negara ini tidak akan jadi negara maju. Kita harus terus melawan. Ya kita kalah, tapi terus maju ajukan banding atas keputusan itu," tegasnya. Juni tahun ini, Jokowi berencana menghentikan ekspor Bauksit. Sebelumnya, 90 persen ekspor bauksit lari ke China. Jokowi bahkan mengaku siap bila harus menghadapi potensi adanya gugatan dari China. Selanjutnya secara bertahap, Jokowi akan menghentikan ekspor bahan mentah timah, tembaga, emas dan lainnya.
Baca Juga: Larangan Ekspor di Juni 2023 Akan Berdampak pada 20 Juta Ton Bijih Bauksit "Kita pasti akan dimusuhi oleh banyak negara yang bergantung bahan mentah dari kita. Apapun risikonya, pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetap melanjutkan hilirisasi ini," tandasnya. Dirinya membuktikan, penghentian ekspor bahan mentah mendatangkan keuntungan besar bagi Indonesia. Itu, kata Jokowi, tampak dari nilai ekspor. Ekspor bahan mentah nikel terakhir meraup Rp 17 triliun.
Sementara setelah diolah sebagai bahan jadi dan setengah jadi, kini ekspor nikel mencapai Rp 450 triliun. “Dari situlah negara mendapatkan yang namanya pajak penghasilan, pajak PPN, pajak karyawan, penerimaan negara bukan pajak, dapet bea ekspor, kalau kita ikut di perusahaan itu seperti di Freeport kita dapat dividen, dapat royalti. Dari situlah masuk penerimaan negara untuk membiayai pembangunan di desa,” ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "
Jokowi Tegaskan Lagi Larangan Ekspor Bahan Mentah, Minta Jangan Takut Dimusuhi Negara Lain" Penulis : Kontributor Semarang, Titis Anis Fauziyah Editor : Krisiandi Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
