JAKARTA. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo secara tegas menyatakan tidak akan merevisi target pembangunan pembangkit 35.000 MW yang ditargetkan bisa terwujud pada tahun 2019. Biarpun banyak pihak menyebut target pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW merupakan target yang ambisius. "Tetapi kebutuhannya seperti itu. Kalau mau target yang gampang ya target 5.000 sajalah, tercapai. Kalau saya tidak mau karena kalau tidak mencapai nanti setiap saya ke daerah, listrik byar pet, listrik mati. Oleh sebab itu saya dorong terus ini harus selesai," ujarnya, Rabu (19/8). Menurutnya, target pembangunan pembangkit listrik itu sudah dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Maka sudah seharusnyalah menteri sebagai pembantu Presiden mencari solusi ketika menghadapi masalah-masalah dalam mencapai target 35.000 MW tersebut. "Itu tugasnya menteri-menteri, tugasnya menko, untuk mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar setiap ada masalah yang dihadapi oleh investor," kata Jokowi. Jokowi mencontohkan setiap jajaran menteri dan bawahannya harus mengikuti proses realisasi investasi di Indonesia. Seperti dalam sektor pembangunan pembangkit, ketika sudah ditandatangani Power Purchasing Agreement (PPA), maka harus ada pemeriksaan dalam proses realisasi pembangunan pembangkit tersebut sehingga masalah yang muncul bisa segera diselesaikan. "Kalau sudah tanda tangan PPA harus diikuti, harus ada checklistnya, izin pembebasan lahan seperti apa. Closing-nya sudah beres tidak, yang bisa dibantu akan dibantu dan yang bisa dicarikan solusi dari masalah, akan dicarikan. itu tugasnya menteri di situ," ujarnya. Namun Jokowi menyebut dirinya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak akan menyerahkan pencapaian target pembangunan pembangkit listrik hanya dikerjakan oleh Menko dan menteri saja. Jika diperlukan maka Presiden dan Wapres akan turun tangan membantu proses investasi di bidang pembangkit listrik bisa berjalan lancar. "Sampai urusan yang pembebasan lahan yang di Batan sampai saya turun tangan, sampai wapres turun tangan," kata Jokowi. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Jokowi tidak akan revisi target 35.000 MW
JAKARTA. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo secara tegas menyatakan tidak akan merevisi target pembangunan pembangkit 35.000 MW yang ditargetkan bisa terwujud pada tahun 2019. Biarpun banyak pihak menyebut target pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW merupakan target yang ambisius. "Tetapi kebutuhannya seperti itu. Kalau mau target yang gampang ya target 5.000 sajalah, tercapai. Kalau saya tidak mau karena kalau tidak mencapai nanti setiap saya ke daerah, listrik byar pet, listrik mati. Oleh sebab itu saya dorong terus ini harus selesai," ujarnya, Rabu (19/8). Menurutnya, target pembangunan pembangkit listrik itu sudah dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Maka sudah seharusnyalah menteri sebagai pembantu Presiden mencari solusi ketika menghadapi masalah-masalah dalam mencapai target 35.000 MW tersebut. "Itu tugasnya menteri-menteri, tugasnya menko, untuk mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar setiap ada masalah yang dihadapi oleh investor," kata Jokowi. Jokowi mencontohkan setiap jajaran menteri dan bawahannya harus mengikuti proses realisasi investasi di Indonesia. Seperti dalam sektor pembangunan pembangkit, ketika sudah ditandatangani Power Purchasing Agreement (PPA), maka harus ada pemeriksaan dalam proses realisasi pembangunan pembangkit tersebut sehingga masalah yang muncul bisa segera diselesaikan. "Kalau sudah tanda tangan PPA harus diikuti, harus ada checklistnya, izin pembebasan lahan seperti apa. Closing-nya sudah beres tidak, yang bisa dibantu akan dibantu dan yang bisa dicarikan solusi dari masalah, akan dicarikan. itu tugasnya menteri di situ," ujarnya. Namun Jokowi menyebut dirinya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak akan menyerahkan pencapaian target pembangunan pembangkit listrik hanya dikerjakan oleh Menko dan menteri saja. Jika diperlukan maka Presiden dan Wapres akan turun tangan membantu proses investasi di bidang pembangkit listrik bisa berjalan lancar. "Sampai urusan yang pembebasan lahan yang di Batan sampai saya turun tangan, sampai wapres turun tangan," kata Jokowi. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
