KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingkat inklusi keuangan Indonesia masih tertinggal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Peran TPAKD dinilai penting dalam koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan akses keuangan daerah.

Saat ini, telah berdiri TPAKD di 32 provinsi dan 165 di tingkat kabupaten/kota. "Ini perlu terus ditingkatkan agar dapat menjangkau semua provinsi dan semua kabupaten/kota dan mempercepat perluasan akses keuangan dan pembiayaan di daerah," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional TPAKD, Kamis (10/12).

Jokowi menyebut, saat ini tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara di ASEAN. Tingkat inklusi keuangan di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 76%.

Baca Juga: Jokowi bakal reshuffle kabinet setelah Pilkada?

Jokowi mendorong terbukanya akses keuangan di daerah. Hal itu diyakini akan memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian daerah.

"Peningkatan akses keuangan ini penting. Penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah," terang Jokowi.

Selain itu, peningkatan inklusi keuangan juga dinilao dapat meningkatkan keadilan sosial. Peningkatan inklusi keuangan juga akan mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup orang banyak.

Selanjutnya: Jokowi pastikan tak berhenti tuntaskan kasus HAM masa lalu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat