JAKARTA. Presiden Joko Widodo mengingatkan, kemajuan kemakmuran maupun kesejahteraan yang tengah diwujudkan pemerintah bukan untuk orang per orang, sekelompok orang, ataupun suatu golongan.

Ia menekankan, kemakmuran yang tengah diwujudkan pemerintah adalah kemakmuran bersama, kemakmuran yang berkadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat indonesia.

"Inilah tantangan besar yang kita hadapi sejak indonesia merdeka, sampai saat ini terus kita perjuangkan," kata Jokowi, saat memimpin rapat terbatas mengenai kebijakan ekonomi berkeadilan, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1).

Jokowi lantas mengingatkan para jajaran yang hadir untuk mewujudkan kemakmuran bersama ini perlu tiga dasar pokok.

Tiga dasar itu, pertama adalah keberpihakan; kedua, usaha bersama dengan semangat persatuan dan gotong royong.

"Ketiga, upaya mencapai kemakmuran yang berkeadilan harus bersifat inklusif tanpa membeda-bedakan SARA," ujar Jokowi.

Semua warga negara tanpa kecuali, lanjut Kepala Negara, harus mendapatkan kesempatan yang sama.

Untuk itu, pada bulan Desember 2016 lalu, Jokowi telah memerintahkan kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk mengkaji sebuah kebijakan komprehensif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi sosial yang terjadi selama ini.

Jokowi mengatakan, tingkat ketimpangan ekonomi sosial sejak 2015 memang mengalami perbaikan.

Hal tersebut bisa dilihat dari gini rasio yang turun dari 0,41 menjadi 0,39.

Namun, ia menekankan bahwa pemerintah harus berusaha lebih keras lagi untuk mengurangi ketimpangan yang ada. (Ihsanuddin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia