KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah 16 daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di akhir masa jabatannya dan bakal dilanjutkan pada pemerintah Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. Merespon hal ini, Ekonom Center of Reform on Economic, Yusuf Rendy Manilet menilai daftar PSN baru ini akan menambah beban fiskal pada masa pemerintahan Prabowo. Apalagi, Prabowo juga memiliki program baru yang membutuhkan anggaran cukup besar, sebut saja seperti program populis makan siang gratis.
Baca Juga: Program Tol Nirsentuh MLFF Masuk PSN, Ini Alasannya "Apabila mengakomodasi kebutuhan pemerintahan lama tentu anggaran akan bertambah dan penambahan anggaran ini sangat besar akan menambah defisit anggaran," jelas Rendy pada Kontan.co.id, Minggu (19/5). Rendy mengingatkan berdasarkan aturan Undang-Undang ditetapkan defisit anggaran maksimal hanya boleh mencapai 3% rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB). Disisi lain, ia menilai penerimaan pajak saat ini belum mampu memenuhi semua kebutuhan belanja pemerintah ke depan termasuk dalam mengakomodasi beberapa PSN yang menjadi proyek warisan pemerintahan saat ini. Sehingga, kemungkinan besar pemerintah akan menambah porsi hutang sebagai alternatif sumber pendanaan yang akan datang. "Inilah yang kemudian akan menjadi tantangan baik untuk menjalankan program dari pemerintahan baru maupun untuk melanjutkan beberapa program dari pemerintahan lama," ungkapnya. Meski begitu, ia mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dalam mendesain rencana penerbitan surat utang, terlebih saat ini tren suku bunga relatif masih tinggi. Sehingga berpotensi menaikkan ongkos pembiayaan yang lebih mahal. "Ongkos pembiayaan yang lebih mahal sudah pasti akan berdampak terhadap keberlanjutan fiskal terutama dalam target-target seperti rasio utang ataupun bunga utang di jangka menengah maupun panjang," tuturnya.
Baca Juga: Pemerintah Lakukan Evaluasi Pelaksanaan PSN pada Pertengahan Tahun Ini Dikatahui, Pemerintah menambah 16 proyek strategis nasional (PSN) baru yang terdiri dari 14 proyek dan dua program.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sumber pendanaan PSN-PSN baru ini berasal dari pihak swasta menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun demikian, pemerintah perlu memberikan sejumlah fasilitas untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek ini agar swasta berminat berinvestasi di 16 PSN ini. "Kalau tidak pakai APBN berarti yang dibutuhkan adalah percepatan perizinan, fasilitas terkait lahan, juga terkait dengan fasilitasi agar pembiayaannya bisa lebih cepat," ucapnya Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Handoyo .