JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa manuver Koalisi Merah Putih yang mendorong agar kepala daerah di Indonesia dipilih oleh DPRD tidak akan berhasil. Menurut Jokowi, seperti pemilihan presiden, kepala daerah juga harus dipilih langsung oleh rakyat.

"Harus ngerti dulu, sistem kita itu presidensial. Kalau parlementer, itu mungkin saja. Kalau sistem presidensial itu, presiden atau kepala daerah dipilih oleh rakyat. DPRD dan DPR juga dipilih rakyat. Beda dengan sistem parlemen," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Jumat (5/9/2014) siang.

Jokowi menegaskan bahwa pemilihan umum secara langsung merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Hal itu dianggap Jokowi tak bisa diganggu gugat.

Meski demikian, Jokowi menyerahkan pembahasan RUU Pilkada itu ke parlemen. Ia tidak ingin ikut campur dalam urusan tersebut.

Berdasarkan catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR. Namun, sikap parpol Koalisi Merah Putih berubah pada 3 September.

Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD.

Begitu pula pemilihan bupati/wali kota. Hanya Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Golkar, PAN, PPP, Gerindra, dan Demokrat juga memilih mekanisme dipilih oleh DPRD. ( Fabian Januarius Kuwado)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa