JAKARTA. Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan kembali menegaskan bahwa megaproyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung bukanlah prioritas pemerintah. Dia pun secara tegas mengatakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tidak boleh digunakan untuk proyek itu. "Kalau pakai APBN saya pikir tidak boleh, prioritasnya bukan disitu," ujar Jonan setelah menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11). Dia menuturkan, apabila memang KA cepat dibutuhkan nanti, maka biaya pembangunannya harus menggunakan dana swasta. Sementara itu APBN lebih penting dipergunakan untuk kepentingan lainnya. "Kalau mau pakai sektor private, uang swasta , non APBN-lah. Kan APBN bisa digunakan kebutuhan lain," kata Jonan. Sebelumnya, Jonan memberikan isyarat tidak tidak akan meneruskan rencana mega proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, sampai saat ini tidak ada instruksi sedikitpun dari Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan proyek tersebut. "Loh, soal kereta cepat itu tidak pernah diinstruksikan oleh presiden kok," ujar Jonan saat ditemui seusai rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/10). Mantan Direktur Utama PT KAI (Persero) itu menilai megaproyek Shinkansen alias kereta api cepat Jakarta-Bandung yang menelan investasi sekitar Rp 56 triliun tidak berkeadilan. "Soal kereta cepat Jakarta-Bandung, saya yang paling menentang. Itu tidak berkeadilan," ucap dia. (Yoga Sukmana) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Jonan: Dana proyek kereta cepat bukan dari APBN
JAKARTA. Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan kembali menegaskan bahwa megaproyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung bukanlah prioritas pemerintah. Dia pun secara tegas mengatakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tidak boleh digunakan untuk proyek itu. "Kalau pakai APBN saya pikir tidak boleh, prioritasnya bukan disitu," ujar Jonan setelah menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11). Dia menuturkan, apabila memang KA cepat dibutuhkan nanti, maka biaya pembangunannya harus menggunakan dana swasta. Sementara itu APBN lebih penting dipergunakan untuk kepentingan lainnya. "Kalau mau pakai sektor private, uang swasta , non APBN-lah. Kan APBN bisa digunakan kebutuhan lain," kata Jonan. Sebelumnya, Jonan memberikan isyarat tidak tidak akan meneruskan rencana mega proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, sampai saat ini tidak ada instruksi sedikitpun dari Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan proyek tersebut. "Loh, soal kereta cepat itu tidak pernah diinstruksikan oleh presiden kok," ujar Jonan saat ditemui seusai rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/10). Mantan Direktur Utama PT KAI (Persero) itu menilai megaproyek Shinkansen alias kereta api cepat Jakarta-Bandung yang menelan investasi sekitar Rp 56 triliun tidak berkeadilan. "Soal kereta cepat Jakarta-Bandung, saya yang paling menentang. Itu tidak berkeadilan," ucap dia. (Yoga Sukmana) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
