MEDAN. Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih menyisakan perizinan dan persoalan izin lahan. Kementerian Perhubungan meminta pemrakarsa proyek tersebut, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk segera memastikan status kepemilikan tanah atas lahan yang akan dibangun rel.

Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan dalam kunjungan kerjanya ke pabrik box girder PT Wjaya Karya Beton Tbk (WTON) di Medan Tembung, Sumatera Utara mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu pemrakarsa proyek untuk segera menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan tersebut agar pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak terhambat.

"Kamu tanya sama pemrakarsa proyek HSR (high speed railways) itu kapan dokumen siap? ya, kalau sudah siap kami juga review-nya cepat paling seminggu sampai dua minggu sudah selesai," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (1/3).

Seperti diketahui, saat ini proyek HSR Jakarta-Bandung masih terkendala oleh revisi studi kelayakan. Rencananya Kementerian Perhubungan akan memberikan konsensi kepada KCIC selama 50 tahun dengan masa berlaku sejak ditandatangani perjanjian konsesi tidak dapat diperpanjang. "Kalau dokumennya sudah siap prinsipnya kami akan review dengan cepat," lanjutnya.

Perlu diketahui, perjanjian konsesi yang diberikan tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Pemerintah juga tidak memberikan jaminan terhadap kegagalan pembangunan maupun pengoperasian kereta api cepat yang disebabkan oleh PT KCIC.

Nantinya, jalur HSR Jakarta-Bandung sendiri rencananya akan memiliki panjang 142,3 km. Jalur tersebut melingkup empat stasiun dengan dua stasiun inti yakni Halim dan Tegal Luar dan dua stasiun antara yang berada di Karawang dan Walini.

Pada awalnya, pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung melalui Gambir-Tegal Luar yang direncanakan PT KCIC memiliki panjang 152 km dengan nilai investasi US$ 5,5 miliar. Namun, dengan pemangkasan rute tersebut investasi yang dibutuhkan akan berkurang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto