JAKARTA. Pemerintah meminta pengembangan listrik ke depan harus menyesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Sebab, banyak problem pada pembangunan pembangkit listrik karena terkendala distribusi.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) akan menyesuaikan dengan potensi daerah. Ini  untuk mengurangi biaya distribusi dan kekurangan pasokan, sebab saat ini pembangunan masih sangat membingungkan.

"Potensi daerahnya memilki panas matahari yang besar, tetapi malah desain pembangunan pembangkitnya PLTU, PLTA, dan PLTG. Padahal seharusnya pembangkit tenaga surya yang paling efisien," kata Jonan di Jakarta, Selasa (20/12).

"Di RUPTL saya minta kita buatnya sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau di puncak gunung di Papua tidak mungkin pakai PLTU, bawa batubaranya pakai apa? Kalau PLTG juga tidak bisa, paling bisa pakai hydro atau pakai sollar panel," imbuhnya.

Nantinya, dengan menyesuaikan potensi yang ada, tidak akan ada lagi masalah efisiensi. Jonan mencontohkan, di daerah pesisir Maluku, Maluku Utara dan Papua, bisa menggunakan potensi dari produksi BP Tangguh. Sehingga pembangunan ini akan sinergi dengan potensi yang ada, tidak mengandalkan pasokan dari luar.

"Jangan gas dari timur dibawa ke barat, dan batubara dari barat dibawa ke timur," lanjutnya.

Hal ini nantinya tidak hanya berlaku bagi pembangkit, tetapi juga pusat pengolahan hasil tambang. Jonan bilang, hilirisasi bisa dilakukan dekat dengan pasar atau dekat dengan tambang, kedua hal ini bisa memberikan efisiensi yang baik dan juga bisa menumbuhkan industri turunan di sekitarnya.

"Kalau logam itu biasanya harganya ikuti LM?, kita selalu fokus hilirisasi dan memang makan waktu. Industri turunnya banyak, tapi kalau mau bangun makin lama, makin ke hilir. Kita selalu pikir mau diolah dekat pasar atau olah di dekat tambang, tinggal pilih mana yang lebih efisien kan," ujar Jonan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini