KONTAN.CO.ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang galau soal Blok Mahakam. Dalam tempo 10 hari sikap kementerian ini berubah terkait pembagian saham Blok Mahakam. Mari kita rekam, pada Senin 14 Agustus 2017 lalu, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menolak memberikan besaran 39% saham ke Total E&P Indonesie di Blok Mahakam. Namun, pada Kamis (24/7) ini, Arcandra mengungkapkan, pihaknya segera kembali memanggil Pertamina untuk membicarakan soal pembagian saham Blok Mahakam. "Kata Pak Menteri seperti itu (39% ke Total E&P)," kata Arcandra, di Kantor Kementerian ESDM, Rabu malam (23/8). Ia bilang, meskipun pemerintah berniat memberikan lampu hijau kepada Total E&P mendapat porsi 39% saham di Blok Mahakam, tapi tetap harus melalui proses. Juga dipastikan tidak akan melanggar regulasi yang ada. "Nanti saya tanya Pertamina, ya, governance yang correct seperti apa. Kita sudah menolak permintaan Total E&P, kita meminta Total bicara business to business (B to B) dengan Pertamina. Dan Pertamina bilang tunggu pemerintah," tandasnya.
Jonan tetap ingin Total EP dapat 39%
KONTAN.CO.ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang galau soal Blok Mahakam. Dalam tempo 10 hari sikap kementerian ini berubah terkait pembagian saham Blok Mahakam. Mari kita rekam, pada Senin 14 Agustus 2017 lalu, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menolak memberikan besaran 39% saham ke Total E&P Indonesie di Blok Mahakam. Namun, pada Kamis (24/7) ini, Arcandra mengungkapkan, pihaknya segera kembali memanggil Pertamina untuk membicarakan soal pembagian saham Blok Mahakam. "Kata Pak Menteri seperti itu (39% ke Total E&P)," kata Arcandra, di Kantor Kementerian ESDM, Rabu malam (23/8). Ia bilang, meskipun pemerintah berniat memberikan lampu hijau kepada Total E&P mendapat porsi 39% saham di Blok Mahakam, tapi tetap harus melalui proses. Juga dipastikan tidak akan melanggar regulasi yang ada. "Nanti saya tanya Pertamina, ya, governance yang correct seperti apa. Kita sudah menolak permintaan Total E&P, kita meminta Total bicara business to business (B to B) dengan Pertamina. Dan Pertamina bilang tunggu pemerintah," tandasnya.