KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 1,09% ke level 6.667,89 pada perdagangan Kamis (3/9/2026). Meski demikian, secara year to date indeks masih tercatat melemah 22,89%, seiring derasnya aliran dana asing yang keluar dari pasar modal Indonesia hingga mencapai Rp 69,09 triliun di seluruh pasar.

CEO and Senior Country Officer J.P. Morgan Indonesia, Gioshia Ralie mengungkapkan terdapat sejumlah sentimen positif yang diyakini dapat menjadi pemicu kembalinya aliran dana asing ke pasar modal Indonesia.

Salah satu faktor utama yang membuat investor asing nyaman menempatkan dananya di pasar modal Indonesia ialah kepercayaan terhadap tata kelola atau governance dan transparansi pemerintah. 

Baca Juga: Central Omega (DKFT) Bagi Dividen Interim Rp 169,15 Miliar, Beri Yield Capai 4,22%

Ia juga menjelaskan pelemahan IHSG belakangan ini, di luar faktor MSCI, juga dipicu oleh kekhawatiran investor asing terhadap kejelasan arah anggaran negara, termasuk soal komitmen terhadap batas defisit 3% serta pengelolaan belanja terhadap pendapatan negara.

“Jadi ada juga masalah transparansi tentang bagaimana pengelolaan keuangan negara. Investor asing semua paham keadaannya cuma bagaimana pemerintah mengelola keuangan itu,” kata Gioshia di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Ia menambahkan, sinyal positif sempat muncul saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan DPR pada Agustus lalu. 

Dalam pidato tersebut, Presiden secara spesifik menegaskan empat poin utama kebijakan fiskal, yaitu komitmen menjaga batas defisit anggaran di level 3%, pengelolaan utang yang prudent, upaya peningkatan mobilisasi pendapatan negara, serta perhatian terhadap sisi belanja agar tetap terkendali.

Selain itu, Gioshia juga menyoroti pergerakan nilai tukar rupiah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi minat investor asing masuk ke pasar saham maupun surat utang Indonesia. Menurutnya, pelemahan rupiah membuat investor enggan masuk karena berisiko mengalami kerugian nilai tukar saat harus mengonversi kembali investasinya ke dolar AS.

Ia menilai pelemahan rupiah sebelumnya juga tidak lepas dari kurangnya kejelasan dan keterbukaan informasi terkait kondisi anggaran negara. Namun, dengan adanya penegasan kebijakan fiskal dari pemerintah, nilai tukar rupiah belakangan menunjukkan penguatan, dari sebelumnya berada di kisaran Rp 18.000-an per dolar AS menjadi sekitar Rp 17.700-an.

Baca Juga: Defisit APBN Ditargetkan Turun, Sinyal Positif bagi Pasar Saham?

"Mudah-mudahan dengan sentimen yang lebih baik, dengan disiplin dan eksekusi pemerintah yang lebih baik bisa berdampak terhadap ekonomi  Indonesia. Ini nanti membuat investor lebih nyaman," tambah Gioshia.

Gioshia turut menyinggung pentingnya kinerja fundamental perusahaan tercatat. Investor asing membutuhkan kepastian bahwa emiten-emiten di Indonesia mampu mencetak laba, bukan sekadar mengandalkan sentimen jangka pendek.

Ia juga menyoroti maraknya kasus saham yang melonjak signifikan usai pencatatan perdana (IPO) namun kemudian anjlok tajam dalam waktu singkat, yang menurutnya menjadi salah satu sumber kekecewaan investor.

Disamping itu, Gioshia mengapresiasi sejumlah perbaikan regulasi yang telah dilakukan, seperti kenaikan porsi saham beredar (free float), penurunan ambang batas kewajiban keterbukaan informasi kepemilikan dari 5% menjadi 1%, hingga perbaikan pada daftar konsentrasi kepemilikan saham. 

Baca Juga: Saham Oxala Energi (PIPA) dan Global Digital (BELI) Diawasi Bursa, Simak Prospeknya

Namun ia menekankan bahwa penegakan hukum terhadap praktik manipulasi pasar atau market manipulation masih perlu diperjelas, termasuk mekanisme pelaporan dan sanksi bagi pelanggar.

"Di sini bagaimana? Masih ada yang main, diapain sama IDX atau sama OJK? Itu juga harus di-address, masalah kita adalah masalah penegakan hukum,” tegasnya.

Ia juga menambahkan proses birokrasi di Indonesia masih memerlukan waktu yang panjang untuk berbagai pengurusan, serta masih adanya praktik-praktik non-transparan dalam proyek yang turut menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi pemerintah ke depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News