KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah belum memutuskan perpanjangan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Sebelumnya pemerintah menerapkan PPKM darurat untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). PPKM darurat akan berakhir pada 20 Juli mendatang. Namun, hingga saat ini lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia masih terus terjadi. Sehingga terdapat opsi untuk perpanjangan kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat tersebut.
"Masih ada beberapa hal yang dibahas dan dievaluasi. Besok rencananya akan ada pengumuman yang terkait," ujar Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (16/7).
Baca Juga: Muhadjir Effendy sebut Jokowi putuskan PPKM Darurat diperpanjang hingga akhir Juli Hal serupa juga disampaikan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Wiku menyebut PPKM darurat memperlihatkan jarak antara jumlah kasus baru dan kesembuhan semakin kecil. Oleh karena itu, kebijakan ke depan akan terus mempertimbangkan perkembangan Covid-19. Namun, upaya mencegah penularan di hulu tetap dilakukan terutama berkaitan dengan pendisiplinan protokol kesehatan. "Ke depannya kebijakan akan semakin menekankan pada intervensi ke hulu atau komunitas," terang Wiku. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, hari ini terdapat tambahan 54.000 kasus. Sementara itu kasus aktif yang tengah mendapatkan perawatan saat ini sebanyak 24.716 kasus.
Baca Juga: PPKM darurat berdampak signifikan terhadap industri jalan tol Keterangan ini berbeda dengan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir Juli 2021. Hal itu disampaikan Muhadjir saat berkunjung ke Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat (16/7/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli