JAKARTA. PT Freeport Indonesia resmi menggenggam perpanjangan surat persetujuan ekspor (SPE) hingga 24 Juli 2015. Dalam jangka waktu tersebut, perusahaan yang bermarkas di Amerika Serikat ini akan menggelar kegiatan ekspor mineral olahan tanpa pemurnian atawa konsentrat dengan volume mencapai 580.000 ton.

Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, pemerintah telah menyetujui rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) Freeport tahun ini. "Total rencana produksi mereka sekitar 2 juta ton, sedangkan untuk kuota ekspor dalam enam bulan ke depan akan mencapai 580.000 ton," kata dia, Senin (26/1).

Asal tahu saja, Kementerian ESDM memberikan perpanjangan izin ekspor ke Freeport yang habis pada 25 Januari 2015. Pemerintah menganggap perusahaan tersebut memenuhi persyaratan setelah menetapkan calon lokasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di areal milik PT Petrokimia Gresik.

Freeport akan menyewa lahan tersebut dengan biaya mencapai US$ 8 per meter persegi per tahun, dengan total kebutuhan 80 hektare. Selama penyusunan perjanjian sewa lahan antara kedua perusahaan, Freeport akan menyetorkan uang jaminan sebesar US$ 130.000 ke bank nasional sebagai komitmen.

Sukhyar menuturkan, progres pembangunan smelter Freeport sepanjang 2014 lalu masih relatif stagnan, yakni hanya naik 0,6% menjadi 5,6%. Maklum, perkembangan ini cuma terdiri dari komitmen penyewaan lahan dan menetapkan pihak mana yang bakal membangun smelter.

Alhasil, pengenaan bea keluar untuk produk konsentrat tetap seperti tahun lalu, yakni sebesar 7,5% dari harga patokan ekspor (HPE). "Kami harapkan dalam enam bulan ke depan akan ada kemajuan, misalnya penyelesaian perizinan-perizinan, seperti analisis dampak lingkungan," kata Sukhyar.

Maroef Sjamsoeddin, Presiden Direktur Freeport Indonesia bilang, pihaknya akan berupaya mempercepat pembangunan smelter di Gresik, dengan menggelar tender untuk menjaring mitra alias investor. "Kami ingin secepatnya pelaksanaan kegiatan, termasuk feasibility study," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Andri Indradie