KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aktivis buruh Mohammad Jumhur Hidayat memastikan tetap akan mengawal peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) meski masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih.

Jumhur menegaskan bahwa komitmennya terhadap gerakan buruh tidak akan berubah, meskipun dirinya berpeluang mengemban jabatan strategis di pemerintahan. Ia menilai peran sebagai aktivis dan pejabat publik tidak harus saling bertentangan, selama tetap berpihak pada kepentingan pekerja.

Ia juga menyatakan akan tetap terlibat langsung dalam agenda peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei mendatang. Perayaan tersebut direncanakan berlangsung secara besar-besaran di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, dengan partisipasi ratusan ribu buruh dari berbagai daerah.

“1 Mei kita akan ramai-ramai. Ada hampir 300 ribu buruh yang akan berkumpul di Monas,” ujar Jumhur di Istana Negara, Senin (27/4/2026).

Baca Juga: Prabowo Resmi Lantik Qodari sebagai Kepala Balai Komunikasi RI

Menurutnya, ia bahkan berencana memimpin langsung rombongan buruh yang akan menuju lokasi aksi. Salah satu agenda yang disiapkan adalah konvoi puluhan ribu peserta dari Jakarta menggunakan sepeda motor.

“Saya rencana naik motor memimpin sekitar 40 ribu dari Jakarta,” katanya.

Lebih lanjut, Jumhur menilai peringatan May Day tahun ini memiliki arti strategis, terutama karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai mulai mengakomodasi aspirasi buruh.

Ia menyebut beberapa isu krusial yang tengah menjadi perhatian, seperti ratifikasi Konvensi 188 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang perlindungan nelayan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), hingga rencana pengetatan regulasi terkait sistem outsourcing.

Baca Juga: Hasan Nasbi Resmi Dilantik Sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi

“Ini hadiah dari Presiden, dari negara, dari pemerintah untuk kaum buruh Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Jumhur juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah konkret untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu upaya tersebut adalah pembentukan satuan tugas khusus yang akan berfokus pada mitigasi risiko PHK di berbagai sektor industri.

“Rencananya Bapak Presiden akan membuat Keppres tentang Satgas mitigasi PHK,” kata Jumhur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News