JAKARTA. Pemerintah berencana untuk menambah jumlah infrastruktur peringatan dini tsunami. Mengingat sistem peringatan dini tsunami saat gempa bumi 8,5% yang lalu tidak bekerja dengan maksimal.

"Presiden menyetujui penambahan infrastruktur peringatan dini tsunami seperti sirene, buoy tsunami, peralatan pasang surut, GPS dan lainnya," kata Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Senin (16/4).

Keputusan ini berdasarkan hasil rapat intern di Istana Bogor yang dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana Syamsul Maarif, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sri Woro Budiati Harjono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menko Politik Hukum dan Ham Djoko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Kepala Pusat data informasi dan humas BNPB, Sutopo Puro Nugroho mengungkapkan sirene tsunami yang tidak berfungsi saat tsunami Aceh kemarin perlu dievaluasi sistemnya. Buoy tsunami yang hanya beroperasi 3 unit dari 25 unit di perairan Indonesia juga perlu ditelaah menyeluruh.

Makanya, Presiden meminta agar kementerian/lembaga lain membantu BNPB yang tugasnya begitu besar. "Diharapkan masterplan antisipasi gempa dan tsunami selesai dalam waktu 1-2 bulan ke depan," jelasnya.

Presiden telah menyetujui anggaran akan dialokasikan tahun 2013 karena semua itu demi menyelamatkan jiwa masyarakat. Tahun ini BNPB diminta merencanakan semua untuk kebutuhan 2013 tersebut. Dari banyak lokasi yang terancam dipilih daerah-daerah prioritas yang memang rawan gempa dan tsunami.

Sutopo menjelaskan BNPB langsung menindaklanjuti instruksi presiden tersebut. Dengan menggelar rapat menyangkut rencana menyusun waktu perencanaan penyusunan masterplan tersebut termasuk dana yang diperlukan.

"Rapat koordinasi dengan BMKG, BPPT, LIPI, Bakosurtanal, dan Pemda akan segera dilakukan dalam waktu dekat," paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News