JAKARTA. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) dinilai mampu mengurangi jumlah penyimpangan yang selama ini banyak disebabkan oleh sistem lelang biasa. "Karena ada transparansi jadi mudah terlacak kalau ada penyimpangan," kata Tatang W R Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Sistem Elektronik LKPP usai diskusi membedah permasalahan pengadaan Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta Senin (2/12). Meski begitu, saat ini Tatang masih belum bisa menyebutkan berapa penurunan penyimpangan yang terjadi. "Saya belum ada datanya," ujarnya. Yang jelas kata dia, jumlah paket yang dilelangkan dalam E-procurement terus mengalami peningkatan. Menurutnya itu menandakan semakin banyak orang dan lembaga pemerintah yang mau melakukan lelang secara transparan. "Kami melihat jumlah paket yang dilelangkan di e-procurement naik terus, artinya orang mau lelang di e-procurement mau transparan, ya asumsinya begitu," katanya. Tujuh proses Fadli Arif Direktur Pelatihan Kompetensi LKPP menambahkan, sejatinya ada tujuh prinsip dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang harus dicermati dalam setiap melakukan pelelangan barang. Pertama yaitu efisiensi dalam penggunaan sumber daya lainnya. Kedua efektif dalam pengadaan barang atau jasa yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Ketiga transparan, hal tersebut harus bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas. Keempat terbuka, semua penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan. Kelima bersaing, melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin barang dan jasa.
Jumlah lelang dalam E-procurement terus meningkat
JAKARTA. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) dinilai mampu mengurangi jumlah penyimpangan yang selama ini banyak disebabkan oleh sistem lelang biasa. "Karena ada transparansi jadi mudah terlacak kalau ada penyimpangan," kata Tatang W R Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Sistem Elektronik LKPP usai diskusi membedah permasalahan pengadaan Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta Senin (2/12). Meski begitu, saat ini Tatang masih belum bisa menyebutkan berapa penurunan penyimpangan yang terjadi. "Saya belum ada datanya," ujarnya. Yang jelas kata dia, jumlah paket yang dilelangkan dalam E-procurement terus mengalami peningkatan. Menurutnya itu menandakan semakin banyak orang dan lembaga pemerintah yang mau melakukan lelang secara transparan. "Kami melihat jumlah paket yang dilelangkan di e-procurement naik terus, artinya orang mau lelang di e-procurement mau transparan, ya asumsinya begitu," katanya. Tujuh proses Fadli Arif Direktur Pelatihan Kompetensi LKPP menambahkan, sejatinya ada tujuh prinsip dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang harus dicermati dalam setiap melakukan pelelangan barang. Pertama yaitu efisiensi dalam penggunaan sumber daya lainnya. Kedua efektif dalam pengadaan barang atau jasa yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Ketiga transparan, hal tersebut harus bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas. Keempat terbuka, semua penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan. Kelima bersaing, melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin barang dan jasa.