KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi XI DPR menyoroti fenomena masyarakat kelas menengah yang kurang diperhatikan pemerintah. Pasalnya masyarakat kelompok menengah ini terus berkurang setiap tahunnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kelas menengah terus menurun dalam 10  tahun terakhir. Pada 2019 masyarakat kelas menengah mencapai 57,33 juta, kemudian turun menjadi 53,83 juta pada 2021.

Selanjutnya, jumlah masyarakat kelas menengah juga tercatat kembali turun pada 2022 menjadi 49,51 juta, turun pada 2023 menjadi 48,27 juta, dan pada 2024 turun menjadi 47,85 juta.

Baca Juga: Pengeluaran untuk Beli Rumah dan Makanan Masyarakat Kelas Menengah Turun di 2024

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P. menyampaikan, selama ini ragam insentif yang diberikan pemerintah dominan diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan. Sementara itu, sentuhan fiskal pemerintah hanya sedikit diberikan kepada kelompok menengah dan menuju kelas menengah.

“Di kelas atas banyak memberikan insentif fiskal. Dari Pak Perry (Gubernur BI) juga ada, (Ketua Dewan Komisioner OJK) Pak Mahendra juga ada. Aktivitas ekonomi kelas atas yang nanti menetes ke kelas menengah. Nah ini ke depan harus clear, intervensi pemerintah terhadap masing-masing kelas,” tutur Dolfie saat rapat kerja bersama pemerintah, Rabu (28/8).

Ia berharap pemerintah bisa memberikan sentuhan fiskal seadil-adilnya dan tak berpihak pada kelompok tertentu.

Baca Juga: Untungkan Kelas Atas, Sri Mulyani Ingin Insentif Pajak Jangkau Menengah Bawah

Menurutnya, bansos memang perlu disalurkan kepada masyarakat miskin, akan tetapi, kelas menengah juga perlu diperhatikan.

“Kalau enggak, nanti terjadi yang tidak diinginkan, tahun 1998 kan kelas menengahnya yang tak terganggu bukan kelas atas dan kelas bawah, sehingga terjadi krisis ekonomi,” ungkapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi