KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo disebut telah menyetujui hapus buku dan hapus tagih kredit macet di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga Rp 5 miliar. Namun, tahap pertama, kredit yang bisa hapus buku hanya maksimal Rp 500 juta khusus debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Pekan lalu, saya bertemu Presiden Jokowi dan Presiden setuju rencana menghapus kredit UMKM yang macet di perbankan," kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam keterangan resminya, Rabu (9/8).

Namun, Teten menegaskan, tidak semua kredit UMKM yang macet akan dihapus. Nantinya akan dibuat rumusan penilaian dalam menetapkan kredit macet UMKM yang layak dihapusbuku dan hapus tagih, seperti apa penyebab macetnya. Jika mengandung unsur pidana atau moral hazard maka tidak akan masuk ketentuan untuk hapus buku.

Rencana aturan tersebut bakal menguntungkan himpunan bank milik negara (Himbara). Selama ini, bank Himbara tidak bisa melakukan hapus tagih karena bisa dianggap merugikan negara. Jika aturan sudah dirilis maka rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) bank Himbara di segmen ini akan susut dan pada akhirnya mendorong peningkatan kredit UMKM ke depan. 

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), total kredit bermasalah dari segmen UMKM secara nasional per Mei 2023 mencapai Rp 53,88 triliun. Rasionya mencapai 3,91% dari total kredit UMKM perbankan yang tercatat senilai Rp 1.378,12 triliun. Rasio NPL ini meningkat dari 3,41% dari posisi Desember 2022. 

Mengacu pada laporan keuangan terakhir Himbara,  total NPL segmen UMKM di tiga bank yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI) mencapai sekitar Rp 35,2 triliun. 

Namun, perlu diketahui bahwa NPL tidak semua masuk kategori macet. NPL mencakup kolektivitas kurang lancar (kol 3), kolektivitas diragukan (kol 4), dan kolektivitas macet (kol 5). Sehingga kredit yang betul-betul kategori macet hanya pada kategori kol 5.

Baca Juga: Suku Bunga Masih Dalam Tren Naik, Rasio NPL KPR Bank Ikut Terkerek

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut mandat dari UU P2SK terkait hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM memberikan kepastian hukum bagi industri perbankan dalam menjalankan bisnis, termasuk Himbara. 

Dian bilang, bank swasta selama ini sudah menjalankan hapus buku dan hapus tagih kredit UMKM, karena langkah ini sudah jadi best practise dalam kegiatan perbankan. Sementara Himbara tidak bisa melakukan hal tersebut karena terhalang aturan sebagai milik pemerintah.

“Bank BUMN memang harus bisa mengambil keputusan sendiri terkait kreditnya, tidak hanya UMKM, tapi juga kredit lain nantinya. Jadi, rencana aturan ini sudah jadi kemajuan bagi Bank BUMN,” ujar Dian, Kamis (3/8).

Baca Juga: Jumlah Kredit Bermasalah Bank BUMN Mencapai Rp 75,65 Triliun

Di Himbara, BRI tercatat memiliki NPL segmen UMKM terbesar. Mengutip materi paparan kinerja kuartal pertama 2023, kredit bermasalah BRI secara bank only mencapai Rp 32,1 triliun dengan rasio 3,03% terhadap total kreditnya. NPL usaha mikro mencapai Rp 12,6 triliun atau 2,245 dari Rp 563,4 triliun nilai portofolionya. NPL segmen kecil Rp 9,9 triliun dan segmen medium Rp 618 miliar. Sehingga total kredit bermasalah segmen UMKM bank ini mencapai Rp 23,1 triliun.

Sementara Bank Mandiri memiliki kredit bermasalah Rp 14,9 triliun per Juni 2023 atau 1,53% dari jumlah kreditnya. NPL UMKM  mencapai Rp 2,77 triliun yang terdiri dari segmen mikro sebesar Rp 2,06 triliun atau 1,31% dari portofolionya dan segmen usaha kecil dan menengah mencapai Rp 710 miliar atau 0,98% dari portofolionya. 

Total kredit bermasalah NPL BNI mencapai Rp 15,8 triliun atau 2,5% dari total kreditnya per Juni. NPL segmen usaha kecil mencapai Rp 3,39 triliun dan segmen menengah Rp 6 triliun.

Adapun Bank BTN hanya memiliki sedikit portofolio kredit UMKM. Bank ini lebih fokus pada pembiayaan sektor perumahan. Total kredit bermasalah di bank ini per Juni 2023 mencapai Rp 11,25 triliun dengan rasio 3,66%  dari total kreditnya sebesar Rp 308,6 triliun. Angka ini naik dari Rp 10,12 triliun dengan rasio 3,54% pada Juni tahun sebelumnya.

Total KPR subsidi di bank ini mencapai Rp 152,6 triliun. Adapun nilai kredit bermasalah di segmen ini mencapai Rp 2,49 triliun atau 1,6% dari total portofolio KPR subsidi. Rasio NPL ini meningkat dari 0,88% pada poride Juni 2022.

Lalu, kredit bermasalah KPR non subsidi mencapai Rp 2,24 triliun, NPL kredit perumahan lain-lain mencapai 3,32% dari Rp 7,25 triliun total portofolionya, NPL kredit konstruksi perumahaan Rp 5,04 triliun, NPL kredit konsumer non perumahan mencapai 1,5% dari portofolio senilai Rp 6,54 triliun, NPL kredit komersial non perumahan Rp 996 miliar dan NPL dari segmen korporasi 0,61% dari Rp 21,34 triliun nilai portofolionya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dina Hutauruk