KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) 2026–2030, jumlah penyelenggara dana pensiun menurun drastis. Tercatat, ada sebanyak 213 penyelenggara dana pensiun pada 2021, kemudian jumlahnya menurun menjadi 179 per Agustus 2026. Terkait hal itu, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menilai penurunan jumlah penyelenggara dana pensiun sukarela erat kaitannya dengan daya tahan dan kapasitas finansial perusahaan pendiri yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan ekonomi.
'Penyesuaian jumlah penyelenggara menunjukkan terjadinya proses konsolidasi industri, yang mana faktor efisiensi operasional, modal, dan tata kelola menjadi kunci keberlanjutan," ujar Staf Ahli ADPI Budi Sutrisno kepada Kontan, Senin (16/11/2026). Kendati jumlah penyelenggara berkurang, Budi menyebut para peserta tetap mengharapkan program pensiun terus berjalan.
Baca Juga: Jumlah Peserta Dana Pensiun Terus Bertambah, Program Wajib Jadi Penopang Dia menyampaikan kesadaran peserta cukup tinggi bahwa pengawasan dan pengelolaan dana pensiun secara profesional oleh institusi jauh lebih aman, dibanding dikelola secara mandiri tanpa kelengkapan manajemen risiko yang memadai. Dalam menjaga keberlanjutan operasional, Budi menyebut industri perlu menerapkan sejumlah upaya. Dia bilang industri dana pensiun perlu memperkuat fondasi kelembagaan melalui penguatan skema Asset Liability Management (ALM), percepatan digitalisasi layanan kepesertaan, serta efisiensi beban operasional. Selain itu, dorongan konsolidasi melalui skema penggabungan (merger) atau pengalihan program dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dapat menjadi opsi rasional bagi pendiri yang mengalami kesulitan finansial. "Hal itu agar hak dan manfaat pensiun peserta tetap terlindungi secara aman," tuturnya.
Baca Juga: Likuiditas Dana Pensiun Tertekan, ADPI Dorong Penguatan Proyeksi Arus Kas Budi juga menerangkan industri perlu terus meningkatkan penguatan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan berbasis risiko, sejalan dengan koridor regulasi OJK terbaru.
Sebagai informasi, berdasarkan data OJK, nilai pembayaran manfaat program pensiun sukarela sebesar Rp 34,08 triliun per kuartal III-2026, atau naik 8,08% Year on Year (YoY). Adapun iuran dana pensiun sukarela tumbuh 1,73% YoY, dengan nilai Rp 28,89 triliun. Sementara itu, total aset dana pensiun sukarela mencapai Rp 410,97 triliun per September 2026, atau tumbuh 3,3% YoY. Adapun jumlah peserta mencapai 5,40 juta orang. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News