Jumlah Penyelenggara Dana Pensiun Susut Jadi 179, Ini Penjelasan OJK



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jumlah penyelenggara dana pensiun makin menyusut. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) 2026–2030, tercatat, ada sebanyak 213 penyelenggara dana pensiun pada 2021, kemudian jumlahnya menurun menjadi 179 per Agustus 2026. 

Terkait hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menerangkan perubahan jumlah penyelenggara dana pensiun merupakan bagian dari dinamika dan penataan industri. 

Ogi menyampaikan perkembangan tersebut dapat dipengaruhi berbagai faktor, antara lain penggabungan atau pengalihan pengelolaan program, serta penyesuaian strategi pendiri.


"Selain itu, dipengaruhi juga keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku," ungkapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga: BPJS Kesehatan Selamatkan Rp 6,52 Triliun dari Kecurangan Program JKN

Kata Ogi, perubahan jumlah penyelenggara tidak serta-merta menunjukkan bahwa hanya penyelenggara yang kuat yang dapat bertahan. 

Ke depannya, keberlanjutan penyelenggara dana pensiun perlu didukung oleh tata kelola yang baik, pengelolaan investasi dan risiko yang prudent, kecukupan sumber daya, serta kemampuan menyediakan program yang sesuai dengan kebutuhan peserta. 

"OJK juga terus mendorong penguatan industri agar penyelenggara dapat menjalankan kegiatan usaha secara sehat dan berkelanjutan, sekaligus memperluas cakupan kepesertaan dana pensiun," ucap Ogi.

Sementara itu, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menilai penurunan jumlah penyelenggara dana pensiun sukarela erat kaitannya dengan daya tahan dan kapasitas finansial perusahaan pendiri yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan ekonomi. 

"Penyesuaian jumlah penyelenggara menunjukkan terjadinya proses konsolidasi industri, yang mana faktor efisiensi operasional, modal, dan tata kelola menjadi kunci keberlanjutan," ujar Staf Ahli ADPI Budi Sutrisno kepada Kontan.

Kendati jumlah penyelenggara berkurang, Budi menyebut para peserta tetap mengharapkan program pensiun terus berjalan. Dia menyampaikan kesadaran peserta cukup tinggi bahwa pengawasan dan pengelolaan dana pensiun secara profesional oleh institusi jauh lebih aman, dibanding dikelola secara mandiri tanpa kelengkapan manajemen risiko yang memadai.

Dalam menjaga keberlanjutan operasional, Budi menyebut industri perlu menerapkan sejumlah upaya. Dia bilang industri dana pensiun perlu memperkuat fondasi kelembagaan melalui penguatan skema Asset Liability Management (ALM), percepatan digitalisasi layanan kepesertaan, serta efisiensi beban operasional. 

Selain itu, dorongan konsolidasi melalui skema penggabungan (merger) atau pengalihan program dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dapat menjadi opsi rasional bagi pendiri yang mengalami kesulitan finansial. Hal itu dapat dilakukan agar hak dan manfaat pensiun peserta tetap terlindungi secara aman.

Baca Juga: Insentif Likuiditas BI Capai Rp 466,2 Triliun, Skema Insentif Baru Berlaku 1 Desember

Budi juga menerangkan industri perlu terus meningkatkan penguatan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan berbasis risiko, sejalan dengan koridor regulasi OJK terbaru.

Sebagai informasi, berdasarkan data OJK, nilai pembayaran manfaat program pensiun sukarela sebesar Rp 34,08 triliun per kuartal III-2026, atau naik 8,08% Year on Year (YoY). Adapun iuran dana pensiun seukarela tumbuh 1,73% YoY, dengan nilai Rp 28,89 triliun. 

Total aset dana pensiun sukarela tercatat mencapai Rp 410,97 triliun per September 2026, atau tumbuh 3,3% YoY. Adapun jumlah peserta mencapai 5,40 juta orang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News