KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengaku telah mendata jumlah pekerja yang tak lagi bekerja akibat pandemi virus korona (Covid-19).  Data pekerja yang terdampak pandemi terbagi dalam beberapa kriteria.

Perinciannya: pekerja formal yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 375.165 pekerja. Sedangkan pekerja formal dengan status dirumahkan sebanyak 1.032.960 pekerja. Serta pekerja informal yang terdampak korona sebanyak 314.833 orang.

Dari data tersebut, total ada 1.722.958 orang yang terdata tidak lagi bekerja lantaran pandemi korona. Data 1,7 juta orang tersebut merupakan data yang sudah diverifikasi atau clear and clear oleh Kemnaker.

Kepala Biro Humas Kemnaker Soes Hindharno menuturkan, sampai saat ini terus melakukan proses verifikasi atau validasi data. Saat ini Kemnaker masih memverifikasi data 1,2 juta pekerja lainnya.

"Data 1,7 itu sudah clean and clear, sedangkan ada 1,2 juta masih proses verifikasi. Ada yang namanya ganda dan tak Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor handphone," kata dia kepada KONTAN, Selasa (26/5).

Dari catatan KONTAN, sebelumnya pemerintah melakukan antisipasi mengatasi jumlah pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan. Langkah tersebut mulai memberikan stimulus bagi pengusaha agar tidak mem-PHK karyawannya. Pemerintah memberikan keringanan berupa insentif pajak, relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran pinjaman atau kredit dan berbagai skema program lainnya.

Bagi para pekerja di sektor informal, pemerintah juga telah menyiapkan program jaring pengaman sosial dengan memberikan prioritas pemberian bantuan untuk pekerja yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan. Selain itu ada program Kartu Prakerja bagi pekerja korban PHK atau yang dirumahkan dengan tanpa dibayar.

Ketua bidang Ekonomi dan Keuangan  Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ajib Hamdani mengatakan, dunia usaha khususnya HIPMI masih melakukan survei tentang dampak korona ke tiap sektor. "Tapi sektor usaha paling terdampak pandemi korona adalah pariwisata, hotel dan restoran," ujar dia.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat menambahkan, pihaknya sudah mulai menerima laporan terkait jumlah PHK di lapangan. Namun, Mirah memastikan data tersebut akan disampaikan ke publik nanti setelah Aspek mendapatkan seluruh data secara nasional dan terverifikasi dengan akurat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Fahriyadi .