KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kenaikan jumlah angkatan kerja setengah menganggur menjadi 12,8 juta orang berpotensi membatasi pendapatan pekerja dan menahan konsumsi rumah tangga.

Kondisi ini menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah penduduk bekerja belum tentu diikuti kecukupan jam kerja dan penghasilan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja setengah menganggur pada Agustus 2026 bertambah lebih dari 1 juta orang dibandingkan Agustus 2025. Sehingga ada 12,8 juta anggatan kerja di Indonesia yang disebut setengah menganggur.

Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI), I Gede Dewa Karma Wisana menjelaskan, setengah pengangguran merupakan penduduk usia kerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain.

“Mereka ini sudah tercatat atau diklasifikasi sebagai penduduk bekerja, tetapi pemanfaatan tenaga kerjanya belum secara penuh berdasarkan jam kerjanya,” ujar Dewa kepada Kontan, Senin (9/11/2026).

Baca Juga: BI Catat Optimisme Konsumen terhadap Ekonomi Enam Bulan ke Depan Meningkat

Menurut Dewa, kelompok tersebut berbeda dengan pekerja paruh waktu. Pekerja paruh waktu tidak mencari pekerjaan lain atau tidak bersedia menerima pekerjaan tambahan.

Kenaikan jumlah setengah pengangguran dapat dikaitkan dengan kapasitas pekerja yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Meski begitu, kenaikan tersebut tidak otomatis membuktikan produktivitas per jam mengalami penurunan.

Pasalnya, produktivitas perlu dibedakan berdasarkan hasil produksi per pekerja dan per jam kerja. Seseorang tetap bisa produktif selama bekerja, tetapi hanya memperoleh sedikit jam kerja. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) juga membedakan pengukuran produktivitas berdasarkan jumlah pekerja dan jam kerja.

Dampak lainnya terlihat dari terbatasnya kesempatan pekerja memperoleh penghasilan. Kondisi ini terutama berkaitan dengan pekerja harian, pekerja lepas, atau pekerja yang dibayar berdasarkan hasil pekerjaan.

Bagi kelompok tersebut, berkurangnya jam kerja atau pesanan biasanya langsung membatasi pendapatan. Penghasilan yang tidak menentu juga dapat menyulitkan rumah tangga merencanakan belanja dan membentuk tabungan.

Meski demikian, status setengah menganggur tidak otomatis membuktikan seseorang berada dalam kondisi miskin atau mengalami penurunan pendapatan. Penilaian tersebut tetap membutuhkan data penghasilan dan kondisi rumah tangga.

Konsumsi Rumah Tangga Bisa Tertahan

Dewa mengatakan, keterbatasan dan ketidakpastian penghasilan juga dapat memberikan indikasi risiko tertahannya konsumsi rumah tangga. Kondisi ini berkaitan dengan daya beli masyarakat ketika pekerja menghadapi ketidakpastian pendapatan.

Menurutnya, bertambahnya jumlah orang bekerja belum tentu diikuti kecukupan jam kerja dan penghasilan. Karena itu, keberhasilan penciptaan lapangan kerja juga perlu dinilai berdasarkan kecukupan pekerjaan yang diperoleh masyarakat.

“Setengah pengangguran menunjukkan bahwa banyak orang sudah bekerja, tetapi belum mendapat jam kerja yang cukup. Karena itu, pemerintah perlu mengejar penciptaan pekerjaan sekaligus memastikan pekerjaan tersebut memberi penghasilan yang memadai,” ujar Dewa.

Baca Juga: Menaker: Pencairan BSU Rp 900.000 Masih Proses di Kemenkeu

Untuk jangka pendek, Dewa menilai program padat karya dapat menambah hari kerja, terutama di daerah dengan pekerjaan musiman. Usaha kecil juga perlu dibantu memperoleh pesanan dan akses pasar agar mampu menambah jam kerja pekerjanya.

Selain itu, pelatihan tenaga kerja perlu dihubungkan dengan lowongan pekerjaan yang nyata. Pemerintah juga perlu memberikan bantuan sementara bagi keluarga rentan untuk menjaga daya beli.

“Ukuran keberhasilannya adalah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan, penghasilan yang layak, dan kepastian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” imbuh Dewa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News