KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah mulai mengirim sinyal lebih terang akan menunda kebijakan pelarangan ekspor tembaga dan timah pada Juni 2023. Salah satu pertimbangannya, proyek smelter tembaga molor akibat pandemi Covid-19.  Pelaku industri timah belum siap menggarap produk hilir berupa tin plate, tin solder dan tin chemical.

Merujuk Undang-Undang Nomor 3/ 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), tiga tahun setelah beleid terbit,  semua mineral mentah yang diekspor harus melalui proses peningkatan nilai tambah di Tanah Air. Ini artinya, pemerintah harus men-stop ekspor mineral mentah.

Irwandy Arif, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Rabu (8/3) menjelaskan, sejak Januari 2020, bijih nikel sudah dilarang ekspor. "Juni 2023 bijih bauksit pasti dilarang. Namun (konsentrat) tembaga, timah (tin ingot), dan emas, masih dalam proses, tergantung kebijakan pimpinan, keputusan Pak Presiden," ungkap dia.

Strategi CFX Menciptakan Ekosistem Aset Kripto yang Berkualitas

Khusus konsentrat tembaga, Irwandy bilang, pemerintah mempertimbangkan kendala pembangunan smelter akibat pandemi Covid-19. Akses pekerja sulit dan sejumlah material tidak bisa didatangkan. Dia juga menyinggung proyek smelter.

Saat ini, dua smelter yang akan mengolah konsentrat tembaga menjadi katoda terus menunjukkan perkembangan. Smelter yang dibangun PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara akan selesai akhir 2024.

Ihwal komoditas timah, sejatinya saat ini sudah menjadi tin ingot dengan kadar kemurnian mencapai 99,99%. Kata Irwandy, di sini tugas Kementerian ESDM sudah selesai. Menurutnya, hilirisasi timah di Indonesia akan menghasilkan tiga jenis produk, yakni pelat timah (tin plate), timah solder (tin solder), dan timah kimia (tin chemical).

Saat ini, produksi timah di Indonesia didominasi tin solder. Adapun, daya serap domestik baru 5% dari produksi.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Indonesia/Indonesian Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau mengungkapkan, IMA mendukung program hilirisasi mineral. Beberapa perusahaan tambang anggota IMA sedang membangun smelter.

"Kami yakin pemerintah akan memutuskan yang terbaik dalam hilirisasi, terutama mempertimbangkan kelancaran perusahaan yang serius dan sedang membangun smelter untuk program hilirisasi," ungkap Rachmat yang juga menjadi Presiden Direktur Amman Mineral kepada KONTAN, Kamis (9/3).

Informasi yang sampai kepada KONTAN menyebutkan, pemerintah akan memberikan waktu (relaksasi) kepada  Freeport dan Amman Mineral untuk tetap bisa mengekspor konsentrat tembaga, hingga proyek smelter rampung akhir 2024. Pemerintah disebut-sebut akan merilis Peraturan Menteri ESDM untuk memuluskan ekspor konsentrat tembaga dua perusahaan itu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) Jabin Sufianto menyatakan, saat ini, pemerintah minta pelaku usaha membangun industri yang memakai bahan baku timah. "Ini justru kendalanya, kami sama sekali belum ada keterampilan di industri hilir timah. Kami memang penambang dan punya smelter dan refinery, menghasilkan timah batangan sesuai Permendag 2014 dan wajib diperdagangkan di bursa," ujarnya ke KONTAN, kemarin.

Oleh karena itu, industri timah mengaku membutuhkan waktu untuk melakukan studi kelayakan atau feasibility studies (FS), mencari calon investor, lahan dan belajar tentang hal yang selama ini belum dikuasai, yakni bidang hilirisasi timah seperti pabrik tin soldier, tin chemical dan pabrik turunan lainnya.      

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Azis Husaini