JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan tidak sesuai harapan. Pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ada di level 5%-5,1%.

Pemerintah sebetulnya berharap pertumbuhan bisa lebih dari itu. Namun, lambatnya pemulihan ekonomi global menyulitkan pemerintah untuk mendorong akselerasi kegiatan perekonomian.

Di sisi lain, pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia belum berdampak pada penurunan bunga kredit. Padahal pelonggaran moneter sudah dilakukan BI sejak akhir 2015 lalu.

Akibatnya, pemerintah diharapkan bisa mendorong pertumbuhan melalui kebijakan fiskal. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, siap merespon kondisi itu dengan berbagai langkah di sisi fiskal.

Beberapa diantaranya adalah, mendorong dana repatriasi agar bisa memberikan dampak secara signifikan terhadap kegiatan perekonomian. "Saya sedang menganailisis agar dana repatriasi pajak bisa menjadi sumber dana untuk membiayai pembangunan," ujar Sri Mulyani, Senin (24/10) di Jakarta.

Selain itu, Ia juga akan memantau kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Dana PMN seyogyanga bisa meningkatkan leverage perusahaan, dan memberikan dampak terhadap kegiatan perekonomian.

Langkah lain, Sri Mulyani akan meninjau kegiatan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan untuk kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Ia ingin memastikan pemberian KUR sudah sesuai tujuan, untuk mendorong perekonomian atau tidak.

Kebijakan fiskal juga akan dilakukan untuk memangkas kesenjangan perekonomian antardaerah. Di era harga komoditas yang tengah rendah, beberapa daerah yang tergantung dengan kegiatan usaha di bidang komoditas memang mengalami pelambatan ekonomi.

Terakhir, pemerintah masih mengandalkan penyerapan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menstimulus perekonomian. Tahun ini, Sri Mulyani yakin, serapan anggaran belanja K/L bisa mencapai antara 95%-100%.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia