JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan menghadapi tantangan serius dalam menjalankan target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015. Salah satunya adalah memenuhi target penerimaan pajak. Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2015, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mematok penerimaan perpajakan tahun depan sebesar Rp 1.370,8 triliun, naik 10% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014 yang sebesar Rp 1.246,1 triliun. Salah satu strategi pajak Jokowi yang perlu dicermati ialah menerapkan pajak progresif terhadap orang-orang kaya berpenghasilan di atas Rp 500 juta setahun dan masyarakat berpenghasilan tinggi. "Strategi ini merupakan upaya memperluas sasaran wajib pajak," kata Hendrawan Supratikno, anggota tim perumus kebijakan ekonomi Jokowi-JK, kemarin (24/8).
Jurus Jokowi-JK menggenjot pajak
JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan menghadapi tantangan serius dalam menjalankan target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015. Salah satunya adalah memenuhi target penerimaan pajak. Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2015, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mematok penerimaan perpajakan tahun depan sebesar Rp 1.370,8 triliun, naik 10% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014 yang sebesar Rp 1.246,1 triliun. Salah satu strategi pajak Jokowi yang perlu dicermati ialah menerapkan pajak progresif terhadap orang-orang kaya berpenghasilan di atas Rp 500 juta setahun dan masyarakat berpenghasilan tinggi. "Strategi ini merupakan upaya memperluas sasaran wajib pajak," kata Hendrawan Supratikno, anggota tim perumus kebijakan ekonomi Jokowi-JK, kemarin (24/8).