JAKARTA. Pemerintah mewaspadai tingginya inflasi dalam tiga bulan pertama tahun ini. Namun, pemerintah masih optimis bisa meredam inflasi dengan melakukan antisipasi kenaikan inflasi dari sisi harga bergejolak (volatile food). Pemerintah juga akan meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk memantau inflasi baik di pusat maupun daerah. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menuturkan pemerintah terus mewaspadai tren kenaikan inflasi yang meningkat dalam tiga bulan pertama tahun ini. Menurutnya, tingginya inflasi dalam tiga bulan pertama tahun ini disebabkan oleh harga yang bergejolak, sedangkan inflasi inti masih dalam batas wajar. Makanya, ia bilang pemerintah akan segera menyikapi kenaikan inflasi yang disebabkan karena harga bergejolak, khususnya komoditas hortikultura. "Koordinasi antara BI dengan otoritas fiskal dan sektor riil, dan semua unsur terkait termasuk pemerintah daerah harus ditingkatkan untuk mengendalikan inflasi," ujar Agus Selasa (2/4). Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mencatat inflasi bulanan Maret 2013 sebesar 0,63% dengan inflasi tahunannya mencapai 5,9%. Jika dilihat lebih jauh, inflasi inti (tahunan) masih sebesar 4,21%, namun inflasi dari harga bergejolak (tahunan) sudah mencapai 14,2%. Angka inflasi tahunan dalam tiga bulan pertama tahun ini yang sebesar 5,9% sudah lebih tinggi dari target inflasi yang ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar 4,9%. Angka ini juga lebih tinggi dari perkiraan BI yang memasang kisaran target inflasi 4,5% plus minus 1%. Akhir Maret 2013 menandai berakhirnya kinerja kuartal I tahun 2013. Makanya, Agus bilang pemerintah akan melakukan evaluasi atas kinerja pemerintah dan mengevaluasi semua aspek termasuk inflasi yang dalam tiga bulan pertama tahun ini terus meningkat. Hanya saja, Agus belum mau menjelaskan lebih lanjut apakah pemerintah akan merevisi asumsi makro, termasuk asumsi inflasi yang saat ini sudah tidak sesuai dengan targetnya. Yang jelas, Agus bilang BI dan pemerintah akan bekerja secara serius untuk mengendalikan inflasi yang bersumber dari harga bergejolak. Pasalnya, Agus menjelaskan kenaikan harga alias inflasi dari harga bergejolak otomatis akan mempengaruhi kemiskinan. Sebab, unsur makanan perannya tinggi dalam standar pengendalian kemiskinan di Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menambahkan pemerintah akan fokus mengatasi inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga pangan. Sebab, 70% dari pengeluaran masyarakat miskin dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Sehingga, "(inflasi yang bersumber dari kenaikan harga pangan) Berbanding lurus terhadap kemiskinan. Itu yang kita khawatir," katanya. Menurut Armida, salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah membenahi aturan impor hortikultura yang menjadi salah satu pemicu tingginya harga bahan pangan, terutama komoditas hortikultura. Agus juga bilang Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian akan melakukan evaluasi terkait kebijakan impor hortikultura dan memastikan ketersediaan pasokan barang di pasar. Di saat yang bersamaan, otoritas fiskal dan moneter akan berkoordasi sehingga inflasi bisa lebih stabil.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Jurus mengendalikan inflasi ala pemerintah
JAKARTA. Pemerintah mewaspadai tingginya inflasi dalam tiga bulan pertama tahun ini. Namun, pemerintah masih optimis bisa meredam inflasi dengan melakukan antisipasi kenaikan inflasi dari sisi harga bergejolak (volatile food). Pemerintah juga akan meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk memantau inflasi baik di pusat maupun daerah. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menuturkan pemerintah terus mewaspadai tren kenaikan inflasi yang meningkat dalam tiga bulan pertama tahun ini. Menurutnya, tingginya inflasi dalam tiga bulan pertama tahun ini disebabkan oleh harga yang bergejolak, sedangkan inflasi inti masih dalam batas wajar. Makanya, ia bilang pemerintah akan segera menyikapi kenaikan inflasi yang disebabkan karena harga bergejolak, khususnya komoditas hortikultura. "Koordinasi antara BI dengan otoritas fiskal dan sektor riil, dan semua unsur terkait termasuk pemerintah daerah harus ditingkatkan untuk mengendalikan inflasi," ujar Agus Selasa (2/4). Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mencatat inflasi bulanan Maret 2013 sebesar 0,63% dengan inflasi tahunannya mencapai 5,9%. Jika dilihat lebih jauh, inflasi inti (tahunan) masih sebesar 4,21%, namun inflasi dari harga bergejolak (tahunan) sudah mencapai 14,2%. Angka inflasi tahunan dalam tiga bulan pertama tahun ini yang sebesar 5,9% sudah lebih tinggi dari target inflasi yang ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar 4,9%. Angka ini juga lebih tinggi dari perkiraan BI yang memasang kisaran target inflasi 4,5% plus minus 1%. Akhir Maret 2013 menandai berakhirnya kinerja kuartal I tahun 2013. Makanya, Agus bilang pemerintah akan melakukan evaluasi atas kinerja pemerintah dan mengevaluasi semua aspek termasuk inflasi yang dalam tiga bulan pertama tahun ini terus meningkat. Hanya saja, Agus belum mau menjelaskan lebih lanjut apakah pemerintah akan merevisi asumsi makro, termasuk asumsi inflasi yang saat ini sudah tidak sesuai dengan targetnya. Yang jelas, Agus bilang BI dan pemerintah akan bekerja secara serius untuk mengendalikan inflasi yang bersumber dari harga bergejolak. Pasalnya, Agus menjelaskan kenaikan harga alias inflasi dari harga bergejolak otomatis akan mempengaruhi kemiskinan. Sebab, unsur makanan perannya tinggi dalam standar pengendalian kemiskinan di Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menambahkan pemerintah akan fokus mengatasi inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga pangan. Sebab, 70% dari pengeluaran masyarakat miskin dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Sehingga, "(inflasi yang bersumber dari kenaikan harga pangan) Berbanding lurus terhadap kemiskinan. Itu yang kita khawatir," katanya. Menurut Armida, salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah membenahi aturan impor hortikultura yang menjadi salah satu pemicu tingginya harga bahan pangan, terutama komoditas hortikultura. Agus juga bilang Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian akan melakukan evaluasi terkait kebijakan impor hortikultura dan memastikan ketersediaan pasokan barang di pasar. Di saat yang bersamaan, otoritas fiskal dan moneter akan berkoordasi sehingga inflasi bisa lebih stabil.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
