JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla memandang tidak ada yang salah dengan keberadaan masyarakat sipil, di dalam pesawat milik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebab, keberadaan mereka sebuah bentuk pasrtisipasi TNI kepada masyarakat.

JK menjelaskan, dalam setiap penerbangannya pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara (AU), memang tidak selalu mengangkut tentara dan logistiknya. Ada sejumlah masyarkat yang memiliki keterbatasan, ikut menumpang untuk dapat pergi ke daerah terpencil.

Tempat-tempat tersebut bisanya memang tidak terjangkau oleh penerbangan komersial, misalnya ke daerah Natuna. "Ini ada mahasiswa yang mau pulang kampung kan sekaligus juga," ujar JK di kantornya, Jakarta, Rabu (1/7).

JK mengaku tidak mengetahui adanya kabar yang menyebutkan para penumpang sipil tersebut dipungut biaya. Ia menegaskan, pemerintah akan memberikan santunan kepada para korban.

Santunan diberikan karena penumpang Hercules tidak dilindungi oleh asuransi, seperti halnya penerbangan komersial. Mengenai penyalurannya, akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Sementara itu, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengakui masalah penerbangan militer memang diluar wewenangnya. Sebab, segala sesuatu yang berkaitan dengan penerbangan militer diatur oleh TNI AU.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia