KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai macam kebijakan, sarana dan prasarana untuk menjalankan pelatihan Kartu Prakerja secara offline atau luring. Pernyataan ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari.

"Kami sedang menyiapkan, kami di PMO menyiapkan yang diperlukan nanti di lapangan," kata Denni Puspa Purbasari dalam acara Media Briefing di Media Center Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (16/6/2022).

Mengutip informasi di infopublik.id, pelaksanaan pelatihan kerja secara tatap muka masih dilakukan ujicoba mengingat masih dalam suasana pandemi. Itu sebabnya, lanjut Denni, pihaknya akan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

"Kita coba pilot project dulu supaya kita belajar untuk pelatihan offline, ini kan buat belajar juga," kata dia.

Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja Rudi Salahuddin, mengatakan pelatihan yang dilakukan secara tatap muka akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Misalnya jenis pekerjaan yang dibutuhkan dalam waktu singkat dan bisa menyerap banyak pekerja di pasar tenaga kerja.

"Nanti kita akan lebih heavy ke pelatihan-pelatihan offline untuk pekerjaan yang dibutuhkan dalam waktu singkat dan ke depan," kata Rudi.

Baca Juga: Program Kartu Prakerja Berlanjut di Tahun 2023

Rudy mengatakan bahwa pemerintah berencana melanjutkan Program Kartu Prakerja hingga 2023. Program itu akan terus berlangsung hingga masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir.

Menurut Rudi, setiap tahunnya Program Kartu Prakerja mendapatkan modal sebesar Rp 10 triliun. Dana tersebut digunakan untuk menjalankan program peningkatan kemampuan pekerja yang selama 2 tahun ini dilakukan secara online.

"Kuota itu akan tergantung pelatihannya buat online atau offline. Kalau pelatihannya offline akan lebih besar dari yang dijalankan selama 2 tahun ini," kata Rudi.

Pujian dari Bank Dunia

Sebelumnya diberitakan, Program Kartu Prakerja yang dijalankan pemerintah mendapat pujian dari Bank Dunia. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen menilai, Kartu Prakerja merupakan hal yang sangat inovatif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Menurutnya, Kartu Prakerja merupakan kebijakan pasar tenaga kerja aktif dan program bantuan sosial. Dan Indonesia merupakan negara yang pertama kali mengimplementasikan mekanisme pembayaran Government to Person (G2P) yang berorientasi pada penerima. 

Ada tiga alasan yang diungkapkan Kahkonen terkait dengan kelebihan program Kartu Prakerja yang inovatif. Pertama, Kartu Prakerja menawarkan berbagai pilihan bank dan e-wallet demi kemudahan akses oleh penerima.

Baca Juga: Sejak Meluncur, Peserta Kartu Prakerja Telah Mencapai 12,8 Juta Orang

Kedua, sebagian besar penerima Kartu Prakerja dengan segera mencairkan bantuan sosial menjadi uang tunai setelah mereka menerimanya. Hal itu menandakan kebutuhan untuk menyediakan lebih banyak pilihan dan mendorong penggunaan platform pembayaran digital.

"Ketiga, adanya ruang untuk meningkatkan inklusi finansial dengan menyediakan program literasi keuangan untuk para peserta program bantuan sosial," paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie