KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli memastikan pengemudi ojek online (ojol) hingga kurir online kembali mendapatkan Bonus Hari Raya (BHR) pada tahun 2026. Kepastian ini menjadi sinyal positif bagi para pekerja sektor ekonomi digital menjelang Hari Raya.

Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan perusahaan aplikator. Dari hasil pembahasan tersebut, terdapat komitmen bahwa nilai BHR tahun ini akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Lebih baik itu dalam artian nilainya lebih besar," kata Yassierli dijumpai di Kantornya, Jumat (27/2/2026).

Transformasi Dunia Kerja, Kemnaker Dorong Shopee Affiliate Buka Peluang Kerja Baru

Meski demikian, Yassierli belum bersedia mengungkapkan besaran nominal BHR yang akan diterima para pengemudi ojol dan kurir online. Ia menyebutkan bahwa angka final masih dalam tahap diskusi bersama platform penyedia layanan.

Baca Juga: THR Ojol 2026 Tunggu Restu Prabowo

Menurutnya, skema pemberian BHR tetap mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan aplikasi. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan mitra dan keberlanjutan model bisnis digital.

"Tapi kemarin hasil diskusi kita mereka intinya komitmen, ada yang menyampaikan kami lebih dari tahun lalu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Yassierli menegaskan bahwa pemberian BHR tidak bersifat wajib bagi aplikator. Hal ini disebabkan oleh karakteristik hubungan kerja di sektor platform digital yang mengedepankan fleksibilitas.

"Jadi memang sesuai dengan tahun lalu tentu kita harus fair dan memahami kondisi fleksibilitas dari bisnis ini, maka BHR itu kan harus sesuai dengan keaktifan mereka (ojol)," jelas Yassierli.

Baca Juga: Menaker Pastikan Akan Ada BHR Bagi Ojol pada Lebaran Tahun 2026

Ia juga menekankan bahwa besaran BHR seharusnya mencerminkan tingkat keaktifan mitra pengemudi.

"Orang yang memang full dengan orang yang part-time itu harusnya berbeda. Karena ini kan model bisnisnya beda dengan pekerja biasa," tambahnya.

Dengan pendekatan berbasis keaktifan ini, pemerintah berharap kebijakan BHR dapat tetap adil sekaligus adaptif terhadap ekosistem kerja fleksibel yang menjadi ciri khas industri transportasi dan logistik berbasis aplikasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News