KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasca larangan ekspor nikel dipercepat, kini giliran ekspor bauksit yang rencananya akan disetop.

Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).

Baca Juga: Net buy asing Rp 2,625 triliun, IHSG ditutup naik 0,69% hari ini

"Tapi Bapak/Ibu harus tahu, industri luar Indonesia ada yang jadi mati karena kita stop itu. Ini satu-satu, nikel dulu, nanti bauksit kita stop kalau siap, enggak sekarang. Diatur ritmenya jangan sampai digugat nikel, bauksit, batu bara, semuanya. Satu-satu," ujar dia.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan sejauh ini belum ada rencana percepatan larangan ekspor.

"Untuk bauksit belum ada rencana (larangan ekspor), masih sesuai regulasi yang lama," ungkap Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak kepada Kontan.co.id, Rabu (18/12).

Baca Juga: Ada net buy asing Rp 1,55 triliun, ternyata saham ini yang dibeli

Adapun, regulasi yang dimaksud yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba.

Dengan demikian, ekspor bauksit yang telah melalui proses pencucian (washed bauxite) dengan kadar lebih dari atau sama dengan 42%, masih berlaku hingga 1 Januari 2022.

Mengutip catatan Kontan.co.id, Hingga tahun 2022, pemerintah menargetkan pembangunan enam smelter bauksit. Hingga Juli 2019, pembangunan baru mencapai 25%, dengan total kapasitas 21,8 juta ton per tahun.

Baca Juga: Perang dagang Indonesia-Uni Eropa: Sawit ditolak, nikel bertindak

Editor: Handoyo .