KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Penambahan jumlah pejabat dan struktur pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto dinilai berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dalam jangka menengah dan panjang.

Ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengatakan, dampak penambahan struktur pemerintahan terhadap APBN perlu dilihat dari dua sisi, yakni biaya langsung dan biaya struktural.

“Untuk menilai dampak perombakan 1 Oktober lalu ke APBN, perlu dibedakan antara biaya langsung dan biaya struktural,” kata Telisa kepada Kontan, Senin (5/10/2026).

Baca Juga: Mencermati Perkembangan Rencana Komersialisasi CNG

Menurut Telisa, biaya langsung dari bertambahnya pejabat relatif kecil meskipun tetap perlu dihitung secara utuh. Hak keuangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ditetapkan sebesar Rp 76,5 juta per bulan.

Dengan jumlah 28 orang Watimpres, hak keuangan tersebut mencapai sekitar Rp 23,9 miliar per tahun. Namun, biaya tersebut belum termasuk sejumlah fasilitas yang mengikuti ketentuan menteri, seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, jaminan kesehatan, serta seorang sekretaris untuk masing-masing anggota.

Sebagai gambaran, batas atas pengadaan satu kendaraan dinas pejabat eselon I tahun ini mencapai Rp 931,6 juta. Sementara itu, kompensasi perumahan seorang wakil menteri mencapai Rp 35 juta per bulan apabila rumah jabatan belum tersedia.

Meski demikian, Telisa menilai biaya tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan belanja pegawai pemerintah pusat yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp 579,7 triliun.

Karena itu, kenaikan belanja pegawai pemerintah tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan bertambahnya jumlah pejabat. Menurut Telisa, terdapat faktor lain yang turut mendorong belanja pegawai, seperti pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) baru, tunjangan pendidik, dan pembayaran pensiun.

“Jadi perlu lebih hati-hati menyimpulkan. Memang ada dampak kenaikan, tapi kita belum bisa menyimpulkan totalnya karena perlu melihat aturan teknis lebih detail,” ujarnya.

Biaya Struktural Jadi Perhatian

Telisa mengatakan, aspek yang justru perlu mendapat perhatian lebih besar adalah biaya struktural yang muncul akibat pembentukan kementerian atau lembaga baru.

Pembentukan kementerian koordinator baru, misalnya, membutuhkan sekretariat, deputi, staf, kantor, hingga anggaran operasional sendiri meskipun menterinya merangkap jabatan.

Sebagai pembanding, pagu tujuh kementerian koordinator yang sudah ada untuk 2027 berkisar antara Rp 277 miliar hingga Rp 664 miliar per kementerian. Sementara itu, kementerian koordinator baru belum termasuk dalam angka tersebut.

Untuk sementara, kantor kementerian koordinator baru memang masih menggunakan fasilitas di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, Telisa mengingatkan pengalaman 2025 menunjukkan bahwa kementerian koordinator baru yang awalnya memiliki pagu puluhan miliar kemudian mengajukan tambahan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.

“Belanja semacam ini bersifat mengikat, karena sekali terbentuk akan sulit dikurangi,” jelasnya.

Selain itu, semakin banyak kementerian dan lembaga (K/L), semakin banyak pula pihak yang mengajukan kebutuhan anggaran. Telisa mencatat, usulan tambahan anggaran K/L untuk 2027 sempat mencapai Rp 984 triliun.

Efisiensi APBN Dipertanyakan

Telisa juga menilai perlu ada pelurusan mengenai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Menurut dia, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengecualikan belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

Dengan demikian, penghematan terutama dilakukan terhadap belanja barang dan belanja modal. Sementara itu, komponen belanja yang relatif kaku justru terus meningkat.

“Komponen yang kaku terus tumbuh, dari Rp 464,9 triliun pada 2024 menjadi Rp 625,2 triliun dalam RAPBN 2027, sedangkan penghematan bertumpu pada komponen yang lebih fleksibel,” kata Telisa.

Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menimbulkan persepsi publik bahwa kebijakan efisiensi belum sepenuhnya sejalan dengan praktik pengelolaan anggaran.

Telisa menilai kondisi tersebut perlu dikaji lebih dalam, termasuk terkait mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk mengantisipasi pertumbuhan belanja yang bersifat mengikat.

Di sisi lain, penambahan struktur pemerintahan juga berpotensi memberikan tekanan terhadap ruang fiskal. Risiko tersebut, menurut Telisa, bersifat bertahap dan struktural, bukan berupa lonjakan belanja secara langsung.

Outlook defisit APBN 2026 saat ini mencapai 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dari target awal 2,68%. Sementara itu, target defisit APBN 2027 ditetapkan sebesar 2,40% terhadap PDB.

“Pelebaran itu terutama karena program prioritas, bukan karena jumlah pejabat. Namun dalam ruang fiskal yang sempit, setiap tambahan belanja rutin tentu mengurangi fleksibilitas pemerintah,” ujarnya.

Menurut Telisa, penambahan struktur pemerintahan di tengah kondisi tersebut juga mengirimkan sinyal yang perlu diperhatikan terkait konsistensi disiplin fiskal. Padahal, sinyal tersebut penting untuk menjaga kredibilitas APBN.

Manfaat Kabinet Gemuk Belum Bisa Diukur

Meski demikian, Telisa mengatakan penambahan pejabat dan struktur pemerintahan tidak bisa dinilai hanya dari sisi biaya.

Ada kemungkinan pembentukan struktur baru ditujukan untuk menjaga stabilitas politik yang juga memiliki nilai bagi kelancaran pemerintahan. 

Karena itu, menurut Telisa, manfaat dan biaya perlu dilihat secara holistik. Untuk struktur yang baru dibentuk pada pekan lalu, Telisa menilai terlalu dini untuk menyimpulkan manfaatnya.

Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, misalnya, dapat memberikan manfaat apabila benar-benar memperkuat koordinasi agenda prioritas pemerintah, bukan sekadar menambah lapisan birokrasi.

Sementara untuk Wantimpres, manfaatnya juga tidak mudah diukur karena berkaitan dengan masukan dan nasihat kepada presiden. Namun, pemerintah perlu menjelaskan nilai tambah keberadaan 26 anggota dibandingkan sembilan anggota sebelumnya.

“Untuk saat ini, manfaat tersebut memang belum bisa disimpulkan. Struktur yang baru dibentuk pekan lalu tentu belum bisa dinilai,” katanya.

Telisa juga menyoroti belum adanya evaluasi terbuka yang menunjukkan struktur pemerintahan yang ditambah sejak 2024 telah menghasilkan percepatan program dan layanan yang sebanding dengan tambahan anggarannya.

Selain itu, perombakan yang telah dilakukan hingga tujuh kali dalam waktu kurang dari dua tahun dinilai dapat membuat masa transisi organisasi berulang.

Karena itu, ke depan pemerintah perlu melakukan evaluasi berdasarkan output, outcome, dan kinerja. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan setiap pejabat dan struktur baru benar-benar menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Struktur yang terbukti menghasilkan dipertahankan, sementara yang tumpang tindih digabung. Dengan begitu, efisiensi tidak berhenti pada pemangkasan pos belanja, tetapi juga menyentuh pertanyaan apakah setiap struktur memberi manfaat yang sepadan,” pungkas Telisa.

Baca Juga: Pajak dan Asuransi Makin Menguras Pendapatan, Daya Beli Masyarakat Tertekan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News